Jayapura, Jubi – Dasar permohonan Ketua Seoule Simeon yang disidangkan kemarin, adalah bahwa interpretasi hakim pengadilan, Hakim Goldsbrough tentang “mayoritas absolut anggota Parlemen” diduga terlalu sempit dan literal.
“Pemohon mengajukan bahwa hakim seharusnya mendasarkan penafsirannya pada Konstitusi secara keseluruhan dan bukan pada ketentuan-ketentuan tersendiri,” demikian dikutip jubi.id dari https://www.dailypost.vu.
Kuasa hukum Gary Blake, mewakili pemohon di pengadilan, menyatakan bahwa di antara pasal-pasal lainnya, hakim di persidangan diduga gagal menafsirkan UUD secara keseluruhan ketika mendekati Pasal 17 UUD yang seharusnya dibaca sejalan dengan Pasal 93.
Pemohon lebih lanjut berpendapat bahwa kursi yang kosong adalah keadaan sementara; oleh karena itu interpretasi mayoritas absolut harus dilakukan terhadap 52 anggota Parlemen meskipun ada kursi yang kosong.
Disampaikan bahwa jumlah anggota parlemen, yaitu 52 orang, tidak boleh diubah meskipun ada kekosongan, terutama dalam situasi di mana proses pemilihan sela sedang dilakukan untuk mengisi kursi yang kosong tersebut.
Pemohon berargumentasi bahwa dengan menghitung jumlah kursi yang kosong, sebagian masyarakat tidak dapat memberikan suara dalam pengambilan keputusan penting di parlemen, sehingga melemahkan keterwakilan demografis di parlemen.
Menurut Blake, mayoritas absolut itu harus ditentukan berdasarkan keseluruhan parlemen yang terdiri dari 52 anggota parlemen.
Pemohon juga menyatakan bahwa jika keputusan mayoritas absolut diambil berdasarkan jumlah 51 anggota parlemen, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 (2) UUD yang menyatakan, “Jumlah menteri, termasuk Perdana Menteri, tidak boleh melebihi seperempat jumlah anggota Parlemen.”
Pemohon berpendapat bahwa jika hal tersebut terjadi, maka satu kementerian harus dicopot karena konstitusi menyatakan bahwa jumlah menteri “tidak boleh melebihi seperempat jumlah anggota parlemen”.
Pengacara pihak Oposisi, Justin Ngwele, mempertahankan pendiriannya bahwa pemerintahan saat ini hanya terdiri dari 51 anggota, oleh karena itu mayoritas absolut yang diputuskan oleh hakim yaitu 26 orang, adalah benar.
Dia menyatakan di pengadilan bahwa pengadilan harus menentukan apa yang dimaksud dengan mayoritas absolut berdasarkan jumlah anggota parlemen saat ini atau yang ada.
Keputusan banding akan disampaikan pada tanggal 4 September oleh Pengadilan Banding (COA) di Port Vila. (*)