Jayapura, Jubi – Pendanaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Republik Vanuatu merupakan tanggapan atas permintaan pemerintah Vanuatu. Bantuan ini diberikan akibat bencana alam topan Judy dan Kevin pada Maret 2023.
Hal ini dikatakan Dubes Vanuatu dan Australia, Siswo Pramono, kepada vanuatudailynews.vu yang dikutip jubi.id pada Kamis (24/8/2023).
Menurut dia Pemerintah Vanuatu meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan merenovasi VIP Lounge di Bandara Baurfiled, Port Vila, Vanuatu.
“Inilah sebabnya kami menawarkan batuan kepada Vanuatu, karena surat yang dikirimkan Menteri Luar Negeri Vanuatu kepada kami,” katanya.
“Kami tidak akan mengirimkan bantuan jika tidak ada surat permintaan,” tambahnya.
Pramono menanggapi pertanyaan media terkait tudingan masyarakat Vanuatu yang menyebut negaranya tidak seharusnya menerima bantuan dari Indonesia dalam bentuk bantuan pembangunan dan bantuan.
Klaim ini dibuat di platform media sosial. Ada kekhawatiran dari masyarakat di Vanuatu bahwa masyarakat di Papua Barat masih menderita dan menerima dana dari Indonesia tidak dapat diterima.
Pramono mengatakan Indnesia akan mengeluarkan dana sebesar 110 juta Vatu untuk memperbaiki bandara tersebut, berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Vanuatu.
“Itu tidak wajar, kami diminta melakukan itu,” katanya.
“Tidak ada hubungannya dengan gerakan West Papua karena kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat Afrika dan Eropa serta banyak negara berkembang lainnya. Papua Barat adalah masalah domestik Indonesia, kami akan menyelesaikannya di tingkat nasional,” tambahnya.
Ia mengatakan pada acara peletakan batu pertama renovasi ruang VIP tersebut, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Matai Seremiah, juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa hal ini melambangkan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu serta arsitektur dan desain bandara akan mencerminkan budaya Melanesia, Vanuatu, dan Indonesia.
“Desainnya sudah disetujui oleh pemerintah Vanuatu sehingga secara bertaha Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Vanuatu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai apa yang disebut dengan AID Indonesia, di mana 30 persen dana bantuan Indonesia disalurkan ke Pasifik, sedangkan sebagian besar dananya disalurkan ke Afrika untuk pendidikan masyarakat Afrika.
Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, juga mengungkapkan bahwa prioritas politik luar negeri Indonesia adalah meningkatkan keterlibatan dengan negara negara Pasifik melalui kerja sama Melanesia Spearhead Group (MSG).
Dia menegaskan kembali bahwa sebagai bagian dari komitmen mereka unuk mendukung MSG, mereka akan mengindetifikasi inisiatif tertentu yang akan dlakukan secara bilateral.
“Hubungan kami dengan MSG dan bilateralism berjalan seiring. Pengiriman selalu dilakukan dalam kerangka bilateral, dan Indonesia juga setuju membantu MSG meningkatkan kapasitasnya dengan memberikan kontribusi setiap tahunnya,” katanya.
“Indonesia menganggap dirinya sebagai negara Melanesia. Kita memiliki 13 juta orang Melanesia di Indonesia, negara dengan populasi orang Melanesia terbanyak,” tambahnya.
“Kami terus membantu Vanuatu karena menurut kami inilah yang harus kami lakukan sebagai tetangga di Pasifik dan saudara kami, jadi inilah saatnya bagi kami untuk terlibat dengan mereka,” katanya.
Ia mengatakan Indonesia menghargai pentingnya menjalin hubungan baik dengan seluruh negara Pasifik.
“Pada akhir tahun lalu kami mengadakan forum bernama Indonesia Pacific Development Forum, dan dalam forum tersebut kami mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan dukungan internasional terhadap Pasifik,” katanya.
“Tujuan utama diadakannya forum ini adalah bagaimana memperkuat kerja sama pembangunan dengan negara negara Pasifik,” tambahnya.
“Alasannya lebih karena kami sangat ingin memiliki hubungan yang tinggi antara Indonesia dan Pasifik karena kami ingin tumbuh bersama karena kami percaya bahwa masa depan adalah milik kami,” kata Jailani. (*)