Jayapura, Jubi- Pemerintah Otonom Bougainville menyarankan seorang moderator yang mempunyai sumber daya proaktif, untuk memecahkan kebuntuan dengan pemerintah Papua Nugini.
Seorang moderator yang netral sangat penting dalam menangani masalah kemerdekaan negara Bougainville yang sudah melakukan referendum 2019 lalu. “Bougainville menyarankan agar seorang moderator yang mempunyai sumber daya proaktif diupayakan untuk memecahkan kebuntuan dengan pemerintah Papua Nugini mengenai masalah kemerdekaannya,”demikian dikutip jubi dari rnz.co.nz, Jumat (22/12/2023).
Dikatakan, Bougainville mengharapkan referendumnya, yang sangat mendukung kemerdekaan dari PNG, akan diratifikasi tahun ini, sesuai dengan Perjanjian Era Kone yang ditandatangani kedua belah pihak pada April 2022.
Namun dipimpin oleh Menteri Urusan Bougainville PNG, Manessah Makiba, pemerintah menundanya hingga tahun 2024.
Menteri Penerapan Kemerdekaan Bougainville, Ezekiel Massatt, mengatakan hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Kovenan dan diperlukan seorang moderator.
Massatt mengatakan idealnya orang ini dapat mengisolasi masalah dalam hubungan sebelum menjadi masalah besar – yang disebutnya sebagai ‘moderator yang bekerja’.
“Dan pandulah partai-partai tersebut melalui potensi tuan rumah sehingga kita tidak sampai pada tahap kebuntuan,” katanya.
“Saya pikir hal ini akan bermanfaat bagi kita mengingat contoh yang kita hadapi saat ini dimana pemerintah pusat sangat tidak mengetahui fakta bahwa kita telah sepakat bahwa tahun 2023 adalah tahun ratifikasi.”tambahnya.
Massat mengatakan moderator seperti itu perlu mempunyai sumber daya yang memadai untuk memenuhi fungsi ini.
Dia mengatakan Pemerintah Bougainville sudah mempertimbangkan beberapa nama calon moderator, namun belum mengumumkannya ke publik.
Menteri mengatakan para pejabat PBB di Bougainville baru-baru ini telah diminta untuk mempertimbangkan siapa yang mungkin cocok, namun menurutnya orang yang dipilih pasti berasal dari kawasan Asia/Pasifik.
Ketika Bougainville mengadakan referendum pada 2019, moderatornya adalah mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern. (*)