Papua No.1 News Portal | Jubi

Opini  

KPK dipasung atau dilumpuhkan penguasa

Writer: Admin JubiEditor: Timoteus Marten
dipasung
DR. A.G. Socratez Yoman – Dok. Jubi

Oleh: Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

Dalam lembaran sejarah di Indonesia akan tercatat bahwa pada 19 September 2022 adalah hari “wafatnya” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, saya menyampaikan “turut berduka” atas “wafatnya” KPK. Maka tamatlah riwayat KPK.

Menurut saya, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen dan berdiri sebagai “benteng yang kuat” untuk menyelamatkan keberlangsungan bangsa Indonesia.

Akan tetapi, tanggal 19 September 2022 tercatat sebagai sejarah akhir dari perjalanan Komisi Pemberantasa Korupsi . Pada tanggal ini telah terbukti bahwa independensi dan kedaulatan KPK dimutilasi, dipasung, dan disandera oleh pemerintah. Secara terbuka Prof. Mahfud MD, Menkopolhukam mengambil alih tugas KPK dan menyampaikan siaran pers tentang tuduhan korupsi kepada Lukas Enembe Gubernur Papua.

dipasung
Ilustrasi, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. – Jubi/IST

Langkah yang ditempuh oleh Menkopolhukam ini merupakan kesalahan fatal dan menyesatkan bangsa Indonesia dan Papua.

Ada pun pertanyaan penting sebagai berikut: Dimana independensi dan kedaulatan KPK? Bagaimana KPK bekerja secara merdeka dan memiliki otoritas penuh untuk memberantas korupsi di Indonesia kalau pemerintah sudah mencampuri urusan KPK? Apakah Prof. Mahfud MD juru bicara KPK? Ataukah Pak Mahfud sudah ambil alih ketua KPK?

Pada 19 September 2022, KPK dilumpuhkan dan dibuat tidak berdaya oleh pemerintah. Rakyat Indonesia dan rakyat Papua sudah tidak percaya KPK. Karena KPK dan pemerintah bersandiwara dengan hukum di negara ini. KPK sepertinya dipelihara rezim oligarki dan rakyat Indonesia dan rakyat Papua menjadi korban “kebohongan dan sandiwara” penguasa.

Menurut saya, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berdaya lagi untuk menangkap, memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku korupsi di Indonesia, termasuk di Papua.

Prof. Mahfud MD mengambil alih tugas dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan membuat siaran pers atas nama KPK di kantor Menkopolhukam, menunjukkan bahwa ia tidak profesional dan pendidikan hukum dan politik yang fatal. Ini terlihat sebagai tirani kekuasaan yang paling berbahaya bagi keselamatan dan kelangsungan bangsa Indonesia.

Topik pembahasan pada siaran pers 19 September 2022 terkesan tidak fokus dan tidak runtut. Bicara ke sana ke mari. Seperti ada “kepanikan” atau “kebingungan.” Ada kehilangan arah pembicaraan dan alasan yang dicari-cari.

Lebih aneh dan lucunya, Prof Mahfud MD membatasi wartawan. “Sudah tidak ada tanya jawab lagi,” katanya. Ada apa ini? Apakah ada masalah yang tidak beres dalam kasus Lukas Enembe?

Pemerintah sudah mengambil peran atau mengintervensi KPK yang bukan domainnya. Maka KPK sudah “ompong” dan “tidak berdaya lagi.” KPK sudah tidak independen lagi.

Kelihatannya, pemerintah Indonesia sedang “panik” dan berusaha mengalihkan persoalan pelanggaran HAM berat yang “diancam” oleh PBB, Uni Eropa, ACP, dan PIF dengan isu-isu korupsi atau kriminalisasi pejabat Penduduk Orang Asli Papua (POAP).

Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut bahwa pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD sangat menyesatkan dan tak lazim karena didampingi salah satu pimpinan KPK.

“Itu artinya KPK tidak independen lagi karena kekuasaan pemerintahan sudah masuk di dalam tubuh KPK. Ini berbahaya dan ada yang kita nilai tidak wajar karena pimpinan KPK, kok bisa ikut konferensi pers dengan Menkopolhukam. Ada apa ini?”

dipasung
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Akhir dari tulisan ini, saya mau sampaikan bahwa Lukas Enembe Gubernur Papua, Eltinus Omaleng Bupati Mimika, Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo Tengah, John Ibo dan para pejabat lain yang menjadi korban kriminalisasi dilindungi, dijaga, diberkati serta dipelihara oleh Allah, alam Papua, leluhur Papua, dan rakyat Papua.

Kami tidak senang dan tidak terima KPK mengganggu Lukas Enembe Gubernur Papua sementara dalam keadaan kesehatan terganggu. Ini kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM atas hak kesehatan Lukas Enembe.

Penguasa Indonesia harus hentikan kebohongan demi kebohongan, karena Papua tidak bisa dipertahankan dengan kriminalisasi pejabat, mutilasi, moncong senjata, dan stigmatisasi. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat yang sudah menjadi perhatian PBB.

“Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya,” kata Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy.

Yang pasti tidak ada masa depan penduduk OAP di dalam rumah kolonial Indonesia. Mari, kita sadar, bersatu, berjuang dan melawan kekerasan, ketidakadilan dengan cara-cara bermartabat. (*)

Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC), anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC), dan Anggota Alliance Baptis Dunia (WBA)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 728x250