Thailand, Jubi – Program Papua–Patani Bangun Jembatan Perdamaian dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas masyarakat sipil lintas wilayah, serta memperluas jejaring advokasi kemanusiaan antara Papua dan Thailand Selatan.
Vice President Civil Society Assembly for Peace, Mr. Chareef Said, mengatakan program tersebut bukan sekadar forum pertemuan, tetapi diharapkan menjadi “jembatan emas” bagi kerja-kerja masyarakat sipil di kedua wilayah.
“Ruang ini bukan jembatan biasa. Kami melihat ini sebagai jembatan emas untuk masa depan, karena kita bisa berbagi pengalaman, pembelajaran, dan informasi tentang gerakan di Papua dan Patani, khususnya dalam kerja LSM dan masyarakat,” kata Mr. Chareef Said, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan mempererat hubungan antarkomunitas, termasuk pelibatan anak muda, korban konflik, dan komunitas akar rumput dalam advokasi dan kampanye kemanusiaan.
Chareef menilai solidaritas lintas wilayah penting untuk memperkuat suara masyarakat Papua dan Patani di tingkat nasional dan internasional.
“Isu Papua sudah banyak mendapat perhatian internasional, sementara isu Patani masih kurang terdengar. Dari jembatan ini, kami berharap isu Papua dan Patani bisa dimunculkan ke dunia internasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perbedaan suku, budaya, dan cara hidup tidak menghalangi solidaritas, karena kedua wilayah menghadapi persoalan kemanusiaan yang serupa.
“Walaupun kita berbeda tempat dan suku bangsa, nasib kita sama dalam kemanusiaan. Kita harus bangkit bersama untuk menentukan hak-hak kita,” ucapnya.
Program Papua–Patani Bangun Jembatan Perdamaian merupakan bagian dari riset bertajuk Membangun Jembatan Solidaritas Patani–Papua.
Program ini bertujuan mendokumentasikan peran aktor kemanusiaan, memetakan jejaring kemanusiaan, serta menganalisis hubungan tradisi keagamaan dengan prinsip hukum humaniter internasional.
Koordinator Umum program, Budi Hernawan menyatakan studi lapangan berlangsung pada 19–25 Januari 2026 di Patani, Thailand Selatan dan 26–31 Januari 2026 di Papua.
Program ini menargetkan luaran berupa dokumen dasar kemanusiaan, buku wawancara tokoh kemanusiaan, film dokumenter, serta pembentukan forum regional agama dan kemanusiaan di Asia Tenggara. (*)
Discussion about this post