Sorong, Jubi – Papeda Summit 2026, forum kolaborasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, yang dihadiri 1.030 peserta, dibuka di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026). Pertemuan akbar yang melibatkan para pemangku kepentingan dari enam provinsi di Tanah Papua itu akan berlangsung hingga 4 September 2026.
Dalam sambutan pembukaannya pada Rabu, Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu mengatakan para peserta Papeda Summit 2026 akan duduk bersama mencari jalan menuju membangun masa depan Tanah Papua secara berkelanjutan. Julian mengatakan Papeda Summit lahir dari sebuah semangat agar masa depan Tanah Papua dibicarakan dan dibangun bersama-sama oleh para pemangku kepentingan dair enam provinsi di sana—Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
Papeda Summit adalah tindak lanjut pertemuan enam gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Manokwari dan Timika. “[Pertemuan enam gubernur itu] kemudian diperkuat dengan pertemuan 50 organisasi masyarakat sipil yang berlangsung di Jayapura, yang bersepakat menyelenggarakan festival pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” kata Julian Kelly Kambu yang juga Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tersebut.
Julian mengatakan Papeda Summit merupakan ruang bersama yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku dunia usaha, perempuan dan generasi muda di Tanah Papua. Pertemuan itu penting untuk membicarakan arah pembangunan Tanah Papua yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkesinambungan.
“Peserta yang terdaftar 1030 orang. Mereka datang dari berbagai wilayah provinsi di [Tanah] Papua dan wilayah Indonesia, dan perwakilan kedutaan negara asing. Kehadiran peserta yang banyak menunjukkan komitmen dan harapan dan perhatian terhadap masa depan Papua,” ujarnya.
Julian mengatakan selama tiga hari forum itu akan membicarakan isu-isu penting mulai kepemimpinan dan pembangunan, masyarakat adat, hutan adat, perlindungan hutan dan laut, kedaulatan pangan dan energi, hingga transformasi pembiayaan ekonomi regeneratif. Forum itu menghadirkan 100 narasumber yang akan mengisi lima sesi pleno dan lima belas sesi parallel.
“Papeda Summit Ini adalah ruang perjumpaan kebijakan dengan pengalaman masyarakat adat. Ruang pengetahuan ilmiah bertemu dengan kearifan lokal masyarakat adat, rumah perjumpaan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha akademisi, masyarakat adat, perempuan, dan anak muda,” katanya.
Julian berharap pertemuan ini tidak hanya berhenti menjadi diskusi maupun bertukar gagasan saja. Ia ingin pertemuan ini dapat menghasilkan komitmen dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh memperdebatkan ekonomi atau ekologi, semua harus berjalan beriringan, berkesinambungan antara lingkungan, sosial, ekonomi. Kita dapat membangun sebuah cara pembangunan yang menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai satu kesatuan. Ini menjadi fondasi Papeda Summit,” ujarnya.
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan kehadiran para peserta dari berbagai wilayah di Tanah Papua meneguhkan komitmen memajukan Tanah Papua. “Pertemuan Papeda Summit tidak hanya sekedar pertemuan. Kita harapkan kehadiran peserta yang banyak memberitahu dampak yang lebih luas,” kata Elisa pada Rabu.
Elisa berharap pertemuan ini sebagai langkah awal semua pihak untuk berkolaborasi membangun Tanah Papua. “Ini yang menjadi komitmen kita bersama. Saya berharap pertemuan antara pemerintah pusat, [pemerintah] daerah, dan mitra ini [menjadi] awal kolaborasi untuk merencanakan [pembangunan yang ] transparan serta keterbukaan. Mitra dan pemerintah harus sama fokus mengurus masyarakat adat di Tanah Papua,” ujarnya.
Tunggu komitmen nyata
Peserta Papeda Summit, Simon Bame berharap pertemuan ini harus diikuti komitmen nyata guna menindaklanjuti pembangunan yang berpihak terhadap masyarakat adat di Tanah Papua. “Kegiatan bisa mengembangkan masyarakat adat. Harus ada tindak lanjut yang berpihak terhadap masyarakat adat di Tanah Papua,” kata Bame kepada Jubi, pada Rabu (2/9/2026).
Bame mengatakan selama ini masyarakat adat selalu terpinggirkan dalam pembangunan di Tanah Papua. Ia mengatakan masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pembangunan di Tanah Papua.
“Ada komitmen untuk mendorong pengakuan wilayah adat secara suku maupun secara marga. [Masyarakat adat] harus mendapatkan pengakuan. Masyarakat adat [harus] dilibatkan dalam pengelolaan karbon [maupun pembangunan. Selama ini] masyarakat adat yang menjaga hutan, tapi bukan masyarakat adat yang mendapatkan manfaat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pentingnya memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya. “Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya dalam pembukaan Papua Summit, Rabu.
Zulkifli mengatakan pemerintah pusat terlibat dalam forum itu untuk memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal, serta keterhubungannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat adat Papua harus memperoleh manfaat langsung dari proses pembangunan. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post