Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengembangkan kajian ilmiah rancangan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Kajian itu dilakukan sebagai wujud komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pembangunan.
Kajian ilmiah pembangunan berkelanjutan itu dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Provinsi Papua Selatan bersama Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Musamus di Merauke, Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, dan Yayasan WWF Indonesia.
More Read
Penyusunan kajian ilmiah itu dimulai dengan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah di Provinsi Papua Selatan, akademisi, lembaga masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil. Konsultasi publik itu bertujuannya mendapatkan rekomendasi perencanaan pembangunan.
Asisten III Bidang Umum Provinsi Papua Selatan Dionisius Way S Sos MM mengatakan perencanaan itu sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat adat, agar eksistensi masyarakat adat dapat terakomodir dalam implementasi dan pengawasan pembangunan berkelanjutan.
Way mengatakan proses perencanaan pembangunan nantinya mengedepankan pertimbangan ekologis, eksistensi masyarakat adat, serta kearifan tradisionalnya. Perencanaan itu juga mempertimbangkan infrastruktur hijau, kebencanaan, hidrologi, kedaulatan pangan lokal, dan perubahan iklim, serta pentahapan perencanaan, pengelolaan.
“[Dan] pengawasan dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif berbasis data dan informasi ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” kata Way dalam keterangan tertulisnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan Dr Ulmi Listianingsih Wayeni S Sos MM mengatakan rekomendasi dalam dokumen kajian rancang bangun sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Acting Head Forest Wildlife Program Papua WWF-Indonesia Wika Rumbiak mengatakan kerja kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Musamus, Universitas Cenderawasih dan WWF-Indonesia telah melahirkan kajian ilmiah yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek krusial seperti ekologi, masyarakat adat, dan biofisik.
Provinsi Papua Selatan adalah salah satu provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. Provinsi Papua Selatan memiliki jenis ekosistem yang unik dan langka.
Di wilayah Merauke misalnya, meliputi ekosistem sungai, mangrove, sabana, dan hutan monsoon. Sementara itu di wilayah Kabupaten Mappi, ekosistem daratan dibagi menurut beberapa jenis vegetasi. Antara lain, hutan rawa (permanen dan musiman), mangrove, sabana, dan vegetasi hutan tropis dataran rendah. Dari beberapa jenis vegetasi yang ada di wilayah tersebut, vegetasi rawa merupakan jenis yang paling unik dan langka.
Di Kabupaten Boven Digoel, ekosistem hutan dataran rendah memiliki hubungan hidrologi dengan sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Boven Digoel seperti Sungai Digoel, Sungai Kao, Sungai Mandobo, dan aliran kecil lainnya. Di Kabupaten Asmat, meliputi ekosistem hutan mangrove, sungai dan ekosistem rawa air payau. (*)
