Wamena, Jubi – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sewilayah Lapago, mulai Senin (30/5/2022), melaksanakan musyawarah adat untuk membahas segala persoalan yang ada di Papua khususnya di Pegunungan Tengah, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya mengatakan musyawarah ini merupakan agenda rutin LMA setiap tahunnya, guna mambahas segala persoalan yang terjadi.
“LMA melihat ada masalah di Papua, maka masalah ini harus dibawa ke rumah adat, tidak boleh bicara di luar atau di jalan-jalan,” kata Lenis Kogoya kepada wartawan di kantor LMA Jayawijaya, Senin (30/5/2022).
Hal-hal yang menjadi agenda pembahasan yakni mengenai pro kontra rencana Daerah Otonomi Baru (DOB), Otonomi Khusus, serta politik mengenai Papua Merdeka dan kehidupan masyarakat.
“Nantinya, hasil musyawarah itulah yang akan dideklarasikan pada 1 Juni 2022 yang rencananya dilaksanakan di Lapangan Pendidikan Wamena usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila,” katanya.
Menurutnya, LMA pun punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi sehingga bagi pihak-pihak yang merasa keberatan, ia meminta untuk tidak mengganggu rencana tersebut.
“Kami imbau kepada masyarakat, pada 1 Juni itu seluruh kendaraan tidak keluar rumah, begitu juga toko dan kios tutup dulu karena kegiatan dengan massa yang banyak dan membawa atribut budaya,” katanya.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safei menyebut adanya pro kontra tentang rencana kegiatan LMA, sebab dari hasil pertemuan LMA bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hanya membahas mengenai musyawarah adat.
“Saat 1 Juni sesuai dengan apa disampaikan panitia akan melaksanakan upacara lahirnya Pancasila bertempat di Lapangan Pendidikan. Tidak ada pernyataan yang ada di dalamnya, sehingga hanya rangkaian kegiatan semacam festival adat, dan dibungkus pernyataan siap dukung NKRI,” kata Kapolres.
Untuk itu, kata dia, Polri, TNI, dan pemda setempat mendukung kegiatan musyawarah adat serta siap mengamankannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi mengatakan pemerintah daerah hanya sebagai undangan dalam musyawarah tersebut, yang dilanjutkan dengan upacara lahirnya Pancasila pada 1 Juni.
“Ke pemda hanya bersifat pemberitahuan saja, tidak ada juga dukungan anggaran atau apa pun, karena semuanya murni swadaya dari LMA sendiri. Pemerintah harap masyarakat tetap tenang dan melaksanakan aktivitas seperti biasa, karena ini kelihatan memang ada orang-orang yang sengaja untuk membuat situasi keruh di Jayawijaya,” kata Yogobi. (*)
