Sorong, Jubi – Sedikitnya 15 orang menggelar demonstrasi damai di salah satu hotel di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tempat berlangsungnya PAPEDA Summit, Rabu (2/9/2026). Mereka menyatakan menolak kegiatan yang berlangsung pada 2-4 September 2026 itu.
Aksi dimulai sekira pukul 16.00 WP (Waktu Papua). Peserta aksi membentangkan spanduk protes bertuliskan ‘Bubarkan Papeda Summit, Papeda Summit adalah senjata baru proyek strategis nasional’. Ada juga tulisan ‘Papua bukan pasar karbon’. Massa aksi juga meneriakan “tolak PAPEDA Summit”.
Dalam orasinya peserta aksi, Yosepus Nauw mengatakan, forum PAPEDA Summit tidak merepresentasikan masyarakat adat Papua. Menurutnya, saat ini masyarakat adat sendirian berjuang mempertahankan dan melindungi hutan dan tanah adatnya.
“Dong (mereka) kampanye soal ekonomi masyarakat adat dari dulu sampai detik ini. Dong kampanye soal perlindungan tanah hutan, hari ini hutan dan tanah habis. Tong (kita) punya hutan habis. Bubarkan PAPEDA Summit 2026. Tong pu (punya) tanah bukan untuk perusahaan. Jangan membodohi masyarakat adat,” kata Nauw.
Papeda Summit merupakan pertemuan akbar yang melibatkan para pemangku kepentingan dari enam provinsi di Tanah Papua itu akan berlangsung hingga 4 September 2026.
Agenda PAPEDA Summit ini lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura, Provinsi Papua pada Maret 2026.
Forum itu menghadirkan 100 narasumber yang akan mengisi lima sesi pleno dan lima belas sesi paralel serta diikuti 1030 peserta.
Menurut Nauw, seharusnya pemerintah daerah, pusat maupun organisasi masyarakat sipil membicarakan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Katanya, masyarakat adat menjadi korban investasi perusahaan hingga korban penembakan akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri.
“Kegiatan [PAPEDA Summit] tidak ada manfaat. Kita [masyarakat adat] korban. Kam (kamu) bicara pembangunan berkelanjutan apa? Pembangunan apa? Masyarakat adat yang punya hutan, tanah [itu] mereka yang dapat tembak di Maybrat. Apakah itu batu?Terus kam bicara ini untuk masyarakat adat yang mana? Masyarakat adat dapat tembak. Itu masyarakat adat yang punya tanah, hutan air,” ujarnya.
Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu mengatakan, menghargai mereka yang menolak kegiatan itu. Menurutnya forum PAPEDA Summit melibatkan masyarakat adat di Tanah Papua.
“Aspirasi mereka kita akan tampung. Kalau memang ada teman-teman yang punya aspirasi, konsep [silahkan disampaikan]. Tidak ada yang tersembunyi. Kita kawal sama-sama. Kalau memang ada point bisa disampaikan. Kalau bukan untuk masyarakat adat, ini hampir semua masyarakat adat yang hadir. kehadiran mereka dengan membawa potensi-potensi lokal mereka,” kata Kambu kepada Jubi, Rabu (2/6/2026).
Kambu mengatakan, forum PAPEDA Summit merupakan ruang diskusi untuk mengumpulkan konsep, ide dan gagasan yang mempertemukan antara kebijakan dan permasalahan masyarakat adat yang dihadapi di Tanah Papua.
Menurutnya, pertemuan akbar ini juga menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah di Papua dalam pembangunan masyarakat adat.
“Ini kan semua peserta masyarakat adat. Ini kan ruang diskusi [Membicarakan] masalah karbon biru, karbon hijau. masalah kepemimpinan dan kebijakan, lingkungan, sosial, ekonomi. Ini ruang kita diskusi mengumpulkan konsep, ide dan gagasan. Kedepan kita ubah. Kalau ada hal yang penting untuk kita usulkan ada perubahan kebijakan termasuk teman-teman buat aksi,” ujarnya.
Hingga pukul 18.09 WIT, massa aksi masih bertahan di lokasi kegiatan. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI berjaga ketat di lokasi aksi demonstrasi. (*)
Discussion about this post