Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pelantikan berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Gubernur Fakhiri meminta para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan tugas administratif pemerintahan, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan Pemprov Papua.
“Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri.
Gubernur pun menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif.
Fakhiri meminta jajaran pejabat bekerja lebih cepat dan tidak terjebak pada pola kerja yang lambat. Menurutnya, percepatan diperlukan agar program pembangunan tidak kehilangan waktu dan momentum.
“Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan,” tegasnya.
Gubernur Fakhiri menargetkan hingga November 2026, sebagian besar program pemerintah yang telah direncanakan sudah dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan Papua membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama,” ucapnya.
Adapun 16 pejabat yang dilantik, yakni Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.
Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Linda Stelda Onibala sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimi S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan.
Elpius Hugi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Robert Lucas Nadapawi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Origenes Kambuaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Yosefince Brandame Wandosa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Rita Tokoro sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Ehud Ganfal Bless sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Herdinus Asso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil), serta Hamsa L sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan (Biro Umum dan Administrasi Pimpinan). (*)
Discussion about this post