Jakarta, Jubi – Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin berharap agar sejumlah program di masa pemerintahannya dan Presiden Joko Widodo dilanjutkan. Program yang dimaksud yakni penanganan kemiskinan, stunting, dan percepatan pembangunan Papua.
“Permasalahan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, percepatan pembangunan Papua, dan berbagai program pembangunan lainnya, tidak akan hilang seiring dengan bergantinya pemerintahan, sehingga [kebijakan yang ada] tentu perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan,” kata Ma’ruf Amin saat memberi kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Ia mengatakan sejatinya setiap pemerintahan adalah pemegang tongkat estafet pemerintahan sebelumnya. Untuk itu program-program yang baik sudah sepatutnya untuk terus dilanjutkan.
Pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah Papua, dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua.
“Saat ini pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai bagian upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Badan ini akan mengoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya luncurkan di Sorong pada bulan yang lalu,” ujarnya.
Pembangunan di Papua dilakukan dengan melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta keamanan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi OAP.
“Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.
Angka kemiskinan dan prevalensi stunting turun
Dalam kuliah umum tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional.
“Pada tahun 2019 kemiskinan ekstrem nasional masih berada di angka 2,7 persen dan menurun drastis ke angka 0,83 persen pada Maret 2024. Tahun ini, kita telah berhasil mencapai target di angka 0-1 persen,” katanya.
Ia mengatakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga terus mendorong pihak-pihak terkait, untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Sinergi ini terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari tahun ke tahun. Saya berharap hal ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan yang akan datang, agar angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai target 0 persen,” ujarnya.
Selain kemiskinan ekstrem, pemerintah juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada 2019 masih berada di angka 27,7 persen, namun telah berhasil diturunkan ke angka 21,5 persen pada 2023.
“Angka ini akan terus diturunkan melalui program-program inklusi dari pemerintah, untuk memitigasi dan menekan angka kelahiran bayi stunting di Indonesia. Kita harapkan mendekati 14 persen tahun ini,” katanya.
Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“SDM berkualitas akan membawa inovasi dan meningkatkan produktivitas sehingga memperkuat daya saing bangsa, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (*)
Discussion about this post