Wamena, Jubi – Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 193 unit rumah pada tahun 2023. Bantuan ini tersebar di enam distrik dan sembilan kampung.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, saat kunjungan kerja (kunker) ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (25/10/2023) siang.
Ia mengatakan Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya tersebut telah diberikan sejak tahun 2022, dimana untuk Kabupaten Jayawijaya ada 136 unit yang diberikan di tiga distrik dan lima kampung, yakni Distrik Pisugi, Assolokobal, dan Assotipo, yang terbagi di Kampung Pisugi, Assotapo, Sinata, Hukulimo, dan Air Garam.
Tahun 2023, program ini masih terus berlanjut dan mengalami kenaikan menjadi 193 unit untuk enam distrik dan sembilan kampung, yakni Distrik Piramid, Assolokobal, Wamena, Maima, Walelagama, dan Usilimo.
“Hari ini saya berkunjung untuk program yang kami berikan tahun 2023, dan tadi kami sudah lihat 100 persen sudah selesai. Kami lihat program ini sangat baik dan masyarakat sangat mendambakan untuk program ini bisa dilakukan lebih banyak lagi,” ujar Rouw saat ditemui Jubi di Wamena.
Ia menjelaskan bantuan ini dinamakan sebagai bantuan swadaya sebab ada keterlibatan masyarakat dalam membangun rumah dan tidak semua diselesaikan oleh pemerintah pusat. Namun jika dilihat keikutsertaan masyarakat, dari sisi swadaya masyarakat sangat terbatas, karena masyarakat memang tidak mampu.
“Melalui dana bantuan ini pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan rumah untuk masyarakat,” kata Rouw.
Ia juga menyampaikan terima kasih karena pemerintah di wilayah Pegunungan Papua, khusus Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang ikut bersama-sama membantu. Hasilnya lebih bagus dari masyarakat lain di Tanah Papua.
Di luar Papua, Rouw melihat karena masyarakatnya lebih mampu maka rumah bantuan juga lebih bagus.
“Kami renovasi semua karena di sini hampir semua rumah kondisinya tidak layak. Bagaimana kami mau renovasi honai, sedangkan masyarakat harus hidup layak dengan tempat huni yang kualitas kesehatannya bisa terjamin,” katanya.
Robert Rouw mengaku masyarakat bakar api di dalam honai dan berasap.
“Kondisi begitu bisa membuat anak-anak terkena ISPA. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR untuk ke depan harus ada diskresi khusus lagi di daerah-daerah pegunungan Papua,” katanya.
“Ini bukan menambah program tapi menambah anggaran untuk tiap programnya agar bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya melihat masyarakat terbatas namun mau berdaya untuk bisa mendapat hunian yang lebih baik. Maka itu menjadi catatan penting untuk kami memberikan apresiasi kepada mereka. Saya akan memperjuangkannya,” tutup Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw. (*)