Jayapura, Jubi – Pemuda Adat Port Numbay di Kota Jayapura, Provinsi Papua bersama masyarakat yang mendiami ibu kota Provinsi Papua menyerukan penghentian kekerasan dan pembunuhan di seluruh Tanah Papua.
Seruan ini disampaikan Seruan tersebut disampaikan Sekretaris Pemuda Adat Port Numbay, John Merauje saat aksi damai di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (3/8/2026).
Dalam pernyataannya, Pemuda Adat Tabi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga negara, lembaga agama, serta masyarakat sipil.
John Merauje mengatakan, pihaknya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kesejahteraan serta menciptakan kedamaian bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua.
“Kami meminta hentikan kekerasan dan pembunuhan di seluruh Tanah Papua,” kata Merauje.
Pemuda Adat Tabi juga meminta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen bekerja secara profesional dalam menangani berbagai insiden kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua.
Mereka pun mendesak Komnas HAM segera menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan dan pembunuhan serta mendorong lembaga-lembaga agama untuk memperhatikan keselamatan umat di Tanah Papua, dan menyerahkan pernyataan sikapnya kepada Komnas HAM Perwakilan Papua.
BERITATERKAIT
“Kami Pemuda Adat Tabi Kota Jayapura menyatakan dukungan kami terhadap aparat keamanan dan Komnas HAM dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Papua,” ujar Merauje.
Sementara itu, Kepala kantor Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua, First Ramandey mengatakan pentingnya kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Ia mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan perhatian terhadap upaya penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kepentingan kemanusiaan serta memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan,” kata Ramandey.
Menurutnya, berbagai peristiwa kekerasan yang menyebabkan masyarakat menjadi korban, termasuk mereka yang ditembak atau dibunuh, harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dibiarkan berulang.
Ramandey menilai pihak-pihak yang memiliki kewenangan, termasuk pemerintah dan aparat keamanan bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta rasa aman.
“Kami berharap dan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan masyarakat sipil, serta penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan di Tanah Papua secara damai,” ucapnya. (*)
