Sentani, Jubi – Halaman SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura setengah lapangan sepak bola itu ditumbuhi rumput hijau. Di sana puluhan siswa laki-laki sedang bermain sepak bola dengan gawang mini pada Senin (20/1/2024).
Sejak guru-guru di bawah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) di Kabupaten Jayapura melakukan aksi mogok kerja sejak awal sekolah semester genap 6 Januari 2025, sebagian sekolah tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan sebagian lainnya melaksanakan KBM setengah hari.
Tapi pada Senin (20/1/2024) siswa sudah mulai ramai di sebagian sekolah, meski umumnya mereka hanya membersihkan sekolah atau bermain.
Pantauan Jubi di sejumlah sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA YPPGI Sentani di Kelurahan Dobonsolo, SD Inpres Abeale, SMA Negeri 1 Sentani, dan SMP Negeri 1 Sentani, sebagian besar siswa hanya bermain di halaman dan ruang kelas masing-masing.
“Dari pagi sudah datang, tapi tidak ada upacara bendera, kita bersih-bersih kelas dan halaman, setelah itu lanjut main bola,” kata Andreas Monim, siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sentani di sekolahnya, Senin (20/1/2024).
Di SD Inpres Abeale kebanyakan siswanya bermain di halaman sekolah dan di dalam kelas, sedangkan sejumlah guru sibuk dengan urusan masing-masing di kantor sekolah.
BERITATERKAIT
“Sejak pagi siswa sudah datang ke sekolah dan hampir sebagian besar sedang ikut kegiatan ekstra kurikuler, seperti latihan upacara dan ada kegiatan ekstra lainnya,” ujar Leonard Sokoy, petugas keamanan di SD Abeale Sentani.
Di SMA Negeri 1 Sentani halaman parkiran motor di sekolah itu terlihat padat dan sesak yang menandakan setidaknya 75 persen siswa di sekolah itu datang ke sekolah.
Jufriyanto, staf tata usaha menjelaskan aktivitas belajar mengajar belum dilaksanakan karena sebagian guru belum masuk dan juga belum ada jadwal baru. Karena itu aktivitas siswa hanya membersihkan ruang kelas.
“Minggu kemarin kita baru saja roses pendaftaran ulang sehingga guru-guru juga perlu rapat untuk menentukan kelas serta jadwal mengajar oleh masing-masing guru,” katanya.
Mengawali tahun baru 2025, ratusan guru di Kabupaten Jayapura kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Jayapura menuntut tunjangan mereka yang belum dibayarkan. Salah satu poin tuntutan mereka adalah jika tunjangan belum dibayarkan maka seluruh proses belajar dan mengajar dihentikan di setiap sekolah.
Ketua PGRI Kabupaten Jayapura Andreas Swewali mengatakan apa yang disampaikan para guru adalah bentuk akumulasi kekecewaan mereka sejak tahun-tahun sebelumnya yang dijanjikan Pemkab Jayapura untuk dibayarkan, namun kenyataannya belum ditepati.
“Sembilan tuntutan kami sudah disampaikan dan sementara dalam proses, Pemkab Jayapura berjanji akan menyelesaikannya pada Januari 2025 ini. Kita semua berharap agar diselesaikan dengan segera, karena kita semua tidak menginginkan hal-hal yang di luar dari apa yang diupayakan ini tidak terjadi, misalnya guru mogok mengajar maka anak-anak kita yang terdampak,” ujarnya.
Menurut Andreas pihaknya sudah menyampaikan kepada semua guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Jayapura untuk kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik sambil menunggu proses pembayaran tunjangan yang sedang berjalan.
“Perlu diingat ada ratusan ribuan guru di daerah ini yang telah mengabdikan diri mereka untuk membina, mengajar dan memberikan diri mereka sepenuhnya bagi pendidikan di Bumi Khena Mbai Umbai ini untuk generasi dan penerus cita-cita bangsa. Jangan ada lagi guru yang tidak sampai di sekolah, jangan ada lagi guru yang tidak mengajar hanya karena kecewa terhadap hak-hak mereka yang belum terbayarkan,” katanya.
Wakil Ketua I DPR Kabupaten Jayapura Hariyanto Piet Soyan mengatakan hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pelayanan yang sedang dikerjakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini harus seimbang dan sejalan sehingga tidak ada yang tersakiti dari apa yang dikerjakan.
“Sesuai kesepakatan dan solusi yang diperoleh bersama, pemerintah daerah wajib menyelesaikan seluruh utang-utang yang belum diselesaikan kepada para guru, tenaga medis, kontraktor, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan rekan-rekan media,” katanya.
Soyan berharap kepada eksekutif agar memerhatikan hal-hal yang benar menjadi kebutuhan pelayanan pembangunan di Kabupaten Jayapura sehingga tidak banyak kebijakan yang salah sasaran sehingga akhirnya mengorbankan masyarakat sendiri.
“Pada Februari dan Maret 2025 kita akan masuk untuk melakukan pembahasan atau musyawarah rencana pembangunan untuk jangka menengah dan juga jangka panjang, serta otonomi khusus. Dalam perencanaan ini masing-masing kampung, distrik, dan seluruh perangkat daerah sudah memiliki perencanaan yang tersusun dengan baik beserta anggarannya. Sebab itu, perencanaan yang baik akan membawa dampak positif bagi seluruh proses pelayanan yang berlangsung di daerah ini,” katanya. (*)
