Jayapura, Jubi – Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) di Kota Jayapura mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis di Tanah Papua. Mereka menilai pendidikan gratis lebih mendesak dibandingkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), karena banyak pelajar yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.
“Harapan kami, pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dapat mendengarkan seruan kami. Kami di Tanah Papua butuh pendidikan gratis, bukan MBG,” kata Fernando Ahayon, pelajar SMA Negeri 7 Jayapura, saat aksi di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin (17/2/2025).
Fernando menjelaskan, SPWP menolak program makan siang gratis dan meminta agar anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurutnya, aksi ini telah diberitahukan secara resmi kepada pihak keamanan dan disertai surat penolakan terhadap MBG.
“Tapi saat kami hendak aksi, aparat kepolisian menghadang di beberapa sekolah dan berjaga di titik-titik kumpul SPWP yang hendak menuju Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujar Fernando.
Fernando menyebutkan, massa SPWP berkumpul di beberapa titik, seperti Ekspo, Abepura, Permunas III Waena, dan Sentani. Tujuan utama mereka adalah menyampaikan tuntutan pendidikan gratis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
“Aksi ini tidak hanya berlangsung di Kota Jayapura. Teman-teman di Kabupaten Jayapura, Mimika, Nabire, Intan Jaya, Jayawijaya, Dogiyai, Yahukimo, dan Yalimo juga turut menolak MBG dan menuntut pendidikan gratis,” jelasnya.
Fernando menambahkan, penolakan ini didasari kenyataan bahwa banyak orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia menyarankan agar anggaran MBG dialihkan ke sekolah-sekolah di Papua untuk mewujudkan pendidikan gratis.
“Kami tidak butuh makanan gratis. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis agar kami bisa terus bersekolah dan mengembangkan kemampuan kami. Banyak teman kami putus sekolah karena orang tua tidak mampu,” tegas Fernando.
Arianus Seoh Kabak, salah seorang anggota SPWP, juga menolak MBG dan mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis. Menurutnya, alokasi dana MBG sangat besar dan tidak tepat sasaran karena hanya menguntungkan siswa dari keluarga mampu.
“Pendidikan gratis jauh lebih penting. Makanan bisa didapatkan di mana saja, tapi pendidikan membutuhkan biaya. MBG hanya menguntungkan anak-anak orang kaya, sementara anak-anak petani tetap tidak bisa sekolah. Lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pendidikan gratis,” ujar Arianus.
Menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, termasuk di Wamena, Istana buka suara terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan pelajar di Wamena pada Senin (17/2/2025) berujung ricuh. Para pelajar menolak program MBG dan meminta agar anggarannya dialihkan untuk pendidikan gratis.
Dilansir dari Suara.com, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak menghalangi hak pihak lain untuk menerima manfaat dari program tersebut.
“Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” kata Hasan Nasbi.
Lebih lanjut, pihak Istana meminta semua pihak untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bijaksana, tanpa mengganggu ketertiban umum. Mereka juga mengajak para pelajar untuk berdialog dan mencari solusi terbaik terkait permasalahan pendidikan di Papua.
“Kalau ada orang yang bilang mereka gak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang ‘kami gak usah dikasih’, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis,” tutup Hasan Nasbi. (*)
Discussion about this post