Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih atau BEM Uncen Jayapura, Papua mengkritisi penolakan sejumlah rumah sakit atau RS di Kota Jayapura, terhadap seorang ibu hamil yang akan melahirkan, Minggu (16/11/2025).
Ibu hamil bernama Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua itu akhirnya meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya, Senin (17/11/2025) dini hari, karena terlambat mendapat pertolongan medis
Ketua BEM Uncen, Yane Hisage menyatakan pihaknya prihatin dengan apa yang dialami almarhum. Ia menyayangkan penolakan sejumlah rumah sakit.
“Penolakan sejumlah rumah sakit di [Kota] Jayapura ini sangat memprihatinkan,” kata Hisage, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, situasi ini menggambarkan bahwa Papua kini darurat keselamatan kesehatan bagi pasien dalam kondisi kritis. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota diminta segera mengambil langkah tegas mengevaluasi kinerja para direktur rumah sakit, dan jajarannya, termasuk tenaga dokter.
“[Ini] demi keselamatan kemanusiaan. Akhir-akhir ini saya mengamati dan mendenga langsung masyarakat mengeluhkan sistem pelayanan kesehatan, di sejumlah rumah sakit milik pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Katanya, rumah sakit lebih mengedepankan urusan administrasi ketimbang memberikan pertolongan awal bagi pasien yang dalam kondisi kritis. Akibatnya banyak pasien yang meninggal dunia karena biaya pengobatan yang mahal.
“Pada momentum [peringatan] lahirnya Otsus, 21 November 2025, saya menyampaikan sikap kritik kepada pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota bahwa implementasi 24 tahun roh Otsus ada empat indikator utama yang paling fundamental, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan dana Otsus yang cukup besar, seharusnya sistem pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama. Selain itu warga asli Papua mestinya gratis saat akan berobat ke setiap fasilitas kesehatan yang ada.
“Pelayanan kesehatan yang bobrok, itu disebabkan sistem tata kelola kinerja yang tidak efektif. Kejadian seperti ini tentunya menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah segera ambil tindakan tegas. Evaluasi secara total dan buat kebijakan khusus terhadap orang asli Papua dengan pelayanan kesehatan gratis,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Kominfo BEM Uncen, Vekinus Pawika berharap pelayanan kesehatan di Tanah Papua tidak lagi sekadar program di atas kertas. Akan tetapi benar-benar menjadi roh pembangunan yang menyentuh hidup setiap orang Papua dari kota sampai pedalaman terpencil.
“Rumah sakit yang sudah dibangun benar-benar berfungsi optimal, dilengkapi tenaga spesialis yang cukup, alat medis yang memadai, serta manajemen yang transparan dan bertanggung jawab. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan nyawa hanya karena jarak, cuaca, atau kekurangan fasilitas dasar,” kata Pawika.
Ia mengatakan, pada 24 tahun lahirnua Otsus tahun ini menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memperkuat sumber daya manusia atau SDM, serta pelayanan kesehatan.
“Harapannya adalah Papua yang sehat, masyarakat yang mendapatkan hak pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, tenaga kesehatan yang dihargai, fasilitas yang layak. Otsus menjadi berkat yang nyata bukan sekadar dana, tetapi sebuah komitmen untuk menyelamatkan dan memuliakan kehidupan orang Papua di atas tanah ini,” ucapnya.
Berdasarkan kronologis dari pihak keluarga, alamhumah Irene Sokoy yang hendak melahirkan dibawa ke Rumah Sakir Umum Daerah atau RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura pada 17 November 2025 siang.
Namun pihak RSUD Yowari kemudian merujuk pasien ke RS Dian Harapan di Waena, Kota Jayapura dengan. Alasan dokter yang mestinya menangangi pasien sedang keluar daerah.
Setibanya di RS Dian Harapan, pihak rumah sakit menyatakan tidak dapat menangani almarhumah karena pasien penuh. Pihak keluarga kemudian membawa Irene Sokoy ke RSUD Abepura. Namun pihak RSUD Abepura juga menyatakan tidak dapat menangani pasien.
Keluarg kemudian membawa pasien ke RS Bayangkara. Sesampainya di sana hanya tersedia ruang VIP, karena ruang ekonomi sudah penuh. Pihak RS kemudian meminta uang muka untuk pelayanan medis RP4 juta.
Pihak keluarga pun meminta agar pasien terlebih dahulu mendapat pelayanan karena kondisinya sudah semakin memburuk. Namun permintaan itu tidak diindahkan oleh pihak RS.
Keluarga kemudian memutuskan membawa Irene Sokoy ke RSUD Jayapura. Sayangnya dalam perjalanan ke rumah sakit milik Pemprov Papua itu, pasien meninggal dunia. (*)
Discussion about this post