Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura menggelar workshop pengendalian banjir untuk mencegah sekaligus meminimalisir jumlah korban jiwa dan hilangnya harta benda.
Workshop ini dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda, pimpinan instansi, akademisi, dan komunitas pecinta lingkungan di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (12/10/2022).
More Read
Pemateri adalah Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Rektor Uncen Jayapura, Kepala BWP Papua, perwakilan PUPR Papua, dan WALHI Papua.
“Penanganan banjir dan longsor merupakan urusan bersama. Workshop ini agar memiliki pemahaman bersama dalam penanganan dan pengendalian bencana,” ujar Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey.
Dikatakannya, seiring dengan pertumbuhan penduduk di ibukota Provinsi Papua itu, yang hingga tahun 2022 ini tercatat sebanyak 368.538, dengan luas wilayah 940 ribu hektar, menyebabkan juga pertumbuhan kawasan permukiman. Akibatnya, banjir besar terus berulang dari tahun 2007, 2015, 2019, dan 2022.
“Keseimbangan daya tampung dan jumlah pendudukan sehingga banyak kawasan di buka untuk aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan tanpa memperhatikan tata ruang,” ujarnya.
Menurutnya, sistem drainase dan pembuangan sampah serta ketidaktaatan masyarakat baik membuang sampah dan pembukaan lahan menjadi penyebab banjir.
“Membentuk tim dan mengeluarkan SK Wali Kota Jayapura. Kami berharap dengan workshop ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk rencana penanganan banjir dan longsor, sehingga masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J Rampi mengatakan, banjir adalah meluapnya air pada palung air atau sungai sehingga tidak mampu menampung air.
“Daerah rawan banjir ada SMA Neger 4 Jayapura, SMK Negeri 5 Jayapura, Kali Acai, dan Pasar Youtefa serta daerah Organda, Kali Konya, Perumnas Tiga, kawasan RS Dok 2 Jayapura, APO, Bhayangkara, Angkasa, Lembah Sunyi, hingga kawasan Buper di Distrik Heram,” ujarnya.
Dikatakannya, penanganan banjir dan longsor belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui peduli bencana, tidak adanya area rawan bencana, warga masih membuang sampah tidak pada tempatnya, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim.
“Yang harus dilakukan untuk penanganan, seperti di daerah Organda harus direlokasi, daerah SMA 4 Jayapura membuat saluran yang langsung ke laut, dan pembuatan tanggul sungai,” jelasnya. (*)
