Wamena, Jubi – Legislator Papua, Namantus Gwijangge, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan PT. Telkomsel lebih serius melayani kebutuhan jaringan internet di Wamena dan wilayah lain di pegunungan tengah Papua.
Menurutnya, dunia hari ini semuanya berkebutuhan dari manual menjadi sistem digital. Karena itu kebutuhan akan ketersediaan jaringan internet yang memadai adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat saya meminta kepada seluruh pihak terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab dan Telkomsel sebagai penyedia jasa layanan, selama ini akses internet di Wamena dan sekitarnya dirasa berat sebelah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang kebutuhan internetnya maksimal, tetapi ada juga yang wilayah tertentu betul-betul tidak maksimal. Kementerian Kominfo harus lebih serius melayani masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua,” kata Gwijangge kepada wartawan di Wamena, Sabtu (4/3/2023).
Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan atau dapil VI Papua itu menyebut dari catatan dan informasi yang diterima jika kebutuhan layanan jaringan internet di Wamena dan sekitarnya itu 4000 Mbps, sedangkan yang tersedia saat ini hanya 1300 Mbps.
“Itu bukan lagi kurang dari setengahnya, tetapi masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu saya minta kepada Kementerian Kominfo agar benar-benar serius terhadap layanan kebutuhan internet ini,” ujarnya.
Karena layanan internet saat ini bagi masyarakat sudah menjadi layanan kebutuhan dasar karena semua sistem pekerjaan yang dilakukan sudah beralih dari manual ke digital, sehingga internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia pun menyoroti mengenai penyediaan infrastruktur jaringan internet di setiap distrik di sejumlah kabupaten di Papua Pegunungan saat ini. Tetapi hal itu sama saja setelah dibangun fasilitasnya tetapi akses jaringan internet tidak disesuaikan dengan fasilitas yang dibangun, sehingga itu sama dengan penipuan.
“Jangan kita lihat dari sisi lain, tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan hari ini akan internet. Saya melihat hak konsumen masyarakat di pegunungan tengah Papua hari ini dikorbankan, karena mereka beli pulsa, bayar pajak tetapi hak masyarakat tidak didapati,” ucapnya.
Ia berharap ada suatu kolaborasi antar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten lainnya untuk menjawab kebutuhan ini, karena sudah dilakukan berbagai aksi demo mempertanyakan soal jaringan internet juga hingga kini belum ada perubahan.
“Saya berharap ketika kita sudah berada di tingkat provinsi saat ini, memang sudah harus semuanya berubah termasuk kebutuhan akan internet. Pemerintah provinsi harus serius berkomunikasi dengan kementerian sehingga ada kolaborasi pikiran dan desain kerja, sehingga pembangunan di bidang kebutuhan jaringan digitalisasi ini betul-betul ditingkatkan,” katanya.
“Hal ini sudah menjadi salah satu prioritas bagi masyarakat, sehingga di tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah harus berpikir bagaimana harus terbangun beberapa infrastruktur dasar yang diikuti dengan peningkatan kapasitas internet,” pungkas Namantus Gwijangge. (*)