Merauke, Jubi – Tim dari Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan transisi daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) di Kabupaten Merauke, Papua.
Kurang lebih sepekan tim ini bekerja di Merauke, dan membahas empat isu penting terkait persiapan roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Ketua Tim Transisi Pokja I DOB Provinsi Papua Selatan dari Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko Taruna menyatakan tim transisi terdiri atas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah dan Inspektorat.
Tugas tim ini di antaranya Dirjen Bina Keuangan Daerah berkaitan dengan tugas memfasilitasi penyusunan APBD, hibah dan aset. Dirjen Otonomi Daerah berkaitan dengan struktur dan sumber daya manusia aparatur sipil negara, dan Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas tim transisi agar sesuai aturan perundang-undangan.
“Tim transisi Pokja I bertugas untuk percepatan persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan. Peresmian DOB PPS ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, undang-undang ini beberapa waktu lalu telah disahkan DPR,” kata Handoko, Jumat (9/9/2022).
Handoko yang juga merupakan Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan pada Kemendagri mengatakan, kurang lebih sepekan tim bekerja di Merauke, mereka melihat ada empat isu besar yang harus segera ditangani yakni menyangkut hibah, aset, struktur dan ASN.
Ia menyatakan, empat isu tersebut sudah dibahas bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan perwakilan dari empat kabupaten di wilayah selatan Papua, yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.
Dalam pembahasan tersebut disepakati juga untuk menyiapkan pola minimal transisi dari kesiapan ruangan yang akan digunakan pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
“Plang Kantor Gubernur PPS di Jalan Trikora, Gedung Negara. Sementara Plang Sekretariat Daerah PPS dipasang di Hotel Asmat yang berdekatan dengan Gedung Negara,” kata dia.
“Peresmian tiga daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah rencananya pada Oktober 2022, tapi juga sangat bergantung dari kesiapan yang dilakukan. Untuk titik peresmian akan ditinjau mana yang lebih siap,” sambungnya.
Sementara sekretaris tim pemekaran Provinsi Papua Selatan, Alberth Rapami mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan peresmian Papua Selatan, tim dari Kemendagri melibatkan tim PPS yang dibentuk empat kabupaten.
“Tim PPS yang dibentuk 4 kabupaten dilibatkan untuk mendukung data-data yang diminta tim transisi dari Kemendagri. Di antaranya data kebutuhan pegawai dari empat kabupaten yang akan dilimpahkan ke provinsi, data kesiapan lahan di KTM Salor, dan data penting lainnya,” kata Rapami. (*)
