Ratusan mahasiswa Merauke kembali demo tolak kenaikan harga BBM

Demo Kenaikan BBM Merauke
Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merauke kembali berunjuk rasa menolak kenaikan BBM di Merauke - Jubi/Emanuel Riberu

Merauke, Jubi – Ratusan mahasiswa dari organisasi HMI, GMKI, PMKRI, IKAMI Sulsel dan HMII di Kabupaten Merauke, Papua kembali melakukan protes terhadap pemerintah pusat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Senin (12/9/2022).

Kelompok demonstran yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Merauke ini memulai orasi penolakan kenaikan BBM di taman Libra Merauke, kemudian berakhir di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Setelah kurang lebih satu jam berorasi di kantor DPRD Kabupaten Merauke,  perwakilan Aliansi Mahasiswa diterima untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan legislator di sana.

banner 400x130

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Merauke, Kartang menyatakan demontrasi damai penolakan kenaikan harga BBM di Kabupaten Merauke merupakan kali kedua.

Pada aksi kali ini, pihaknya menuntut tindak lanjut DPRD Merauke atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pertama yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Dalam aksi unjuk rasa pertama, kami menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Merauke atas kenaikan harga BBM. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari legislatif di daerah, maka kami menggelar aksi kedua,” kata Kartang dalam pertemuan bersama legislator di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke.

Kartang mengatakan, sikap mahasiswa Merauke jelas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. DPRD Kabupaten diminta untuk menyampaikan tuntutan masyarakat di daerah ke pusat, sehingga pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

“DPRD jangan hanya mendengar, tapi tidak bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi dalam aksi kedua ini kami ingin DPRD membuat pernyataan sikap untuk menolak kenaikan BBM, karena dewan juga merupakan perwakilan dari masyarakat kecil,” tutup Kartang.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benyamin Latumahina menjelaskan bahwa cukup susah bagi legislatif di daerah untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa ke pusat. Terutama di Senayan (DPR RI), nyaris semua mendukung kebijakan eksekutif di pusat.

“Agak susah bagi 30 wakil rakyat di sini untuk menolak kenaikan BBM karena kita hanya delapan fraksi. Terus ada yang berkoalisi dengan pemerintah dan ada juga yang tidak, sehingga sulit dalam mengambil keputusan bersama,” tutur Beni Latumahina.

Terkait ketersediaan BBM di Kabupaten Merauke, kata Beni, legislatif telah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina, para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stakeholder setempat. Dari pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Merauke telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Harus diakui bahwa kita kekurangan kuota BBM (yang menyebabkan kelangkaan di Merauke), sehingga antrian di SPBU hampir terjadi setiap hari,” kata Beni.

“Pertamina mengatakan jatah pertalite Merauke 21.508 kiloliter setahun,  dan solar 24.034 kiloliter. Jadi memang perlu penambahan, tapi itu harus diusulkan oleh bupati secara berjenjang ke pusat,” tutupnya. (*)

 

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250