Dampak kenaikan harga BBM di wilayah pegunungan tengah Papua lebih berat

Dampak Kenaikan Harga BBM di Papua
Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup. - Dok. Pribadi

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM akan berimbas kepada perekonomian rakyat di Tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua. Busup menyatakan apapun aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat, termasuk dalam bentuk unjuk rasa, kritik di media sosial, harus didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

Busup mengingatkan dampak kenaikan harga BBM di Tanah Papua akan lebih signifikan di wilayah pegunungan, karena disparitas harga barang dan jasa di wilayah pesisir dan pegunungan Papua sangat dipengaruhi harga BBM.

Busup mengingatkan distribusi sebagian besar barang dan jasa di wilayah pegunungan bergantung kepada transportasi udara, karena sebagian besar wilayah itu hanya dapat dijangkau dengan pesawat. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akan menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di wilayah pegunungan.

“Sebelum harga dinaikan, harga 1 sak semen di Wamena Rp600 ribu. Dengan kenaikan harga BBM, harga semen bisa kena Rp1 juta per sak. Harga [1 sak semen] di Puncak Jaya biasa Rp2 juta, dengan naiknya harga BBM bisa naik sampai Rp3 juta,” kata Busup saat ditemui Jubi di Kota Jayapura, Kamis (8/9/2022).

Busup mengatakan kenaikan harga itu akan memberatkan pegawai dan pekerja yang berpenghasilan rendah. “Keputusan pemerintah pusat harus melihat aspirasi masyarakat itu. Jika aspirasi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Papua diabaikan, bisa terjadi krisis di kalangan masyarakat,” katanya.

Ia menyatakan infrastruktur jalan di Papua belum memungkinkan untuk melakukan distribusi barang dan jasa melalui transportasi darat. “Untuk jalan darat, belum semua terhubung.. Meskipun Jalan Trans Jayapura tujuan Wamena sudah terhubung, tetapi belum diaspal. Itu akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Papua,” katanya.

Busup mengakui dampak kenaikan harga BBM itu dapat diatasi dengan pemberian subsidi kepada masyarakat. Akan tetapi, ia menilai mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai BBM sangat ribet, karena harus menggunakan KTP atau Kartu Keluarga.

“Kami baru saja dilanda wabah COVID-19, dan sekarang diperhadapkan dengan kenaikan harga BBM. Pemerintah jangan persulitkan masyarakat. Pemerintah harus mengambil jalan tengah untuk pertimbangkan kondisi masyarakat hari ini,” katanya. (*)

 

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250