Wamena, Jubi – Sekitar seratus pengusaha maupun kontraktor Orang Asli Papua atau OAP di seluruh wilayah Papua Pegunungan mendatangi kantor gubernur setempat, untuk menagih janji keberpihakan mengenai pemberian sejumlah pekerjaan kepada OAP.
Koordinator pengusaha asli Papua Jhon Matuan mengatakan kedatangannya bersama semua pengusaha OAP, untuk menagih janji karena setelah empat bulan proyek pekerjaan dilelang, hingga kini belum ada kejelasan.
Matuan menjelaskan, dalam audiens bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan pekan lalu, disampaikan bahwa ada anggaran yang disiapkan dan akan diberikan pekerjaan kepada pengusaha OAP, namun hal itu belum terealisasi.
“Saat audiensi Pj Gubernur sampaikan ada anggaran Rp 19 miliar dari Dinas PUPR provinsi dan telah diserahkan, bahkan gubernur nyatakan akan ditambah lagi sejumlah OPD yang ada, baru akan diserahkan kepada kami dalam bentuk pekerjaan, tetapi sudah dua minggu ini belum ada realisasi,” kata Matuan usai aksi demo di kantor Gubernur Papua Pegunungan, Rabu (6/12/2023).
Ia juga menyinggung banyaknya proyek pekerjaan yang diberikan kepada pengusaha non-OAP, bahkan yang menggunakan bendera perusahaan dari seorang pejabat atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami bukan tidak mampu tapi tidak dipercayakan saja, lalu provinsi ini hadir untuk siapa kalau bukan untuk masyarakat asli Papua yang ada,” ujarnya.
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Musa Haluk meminta setiap kepala OPD maupun pejabat lainnya yang memiliki perusahaan baik itu CV maupun PT, agar tidak ikut dalam pelelangan pekerjaan dengan tetap memprioritaskan pengusaha OAP yang ada di Papua Pegunungan.
“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus segera merealisasikan hal ini,” kata Haluk.
Sementara itu, perwakilan pengusaha OAP asal Lanny Jaya Nabas Tabuni meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada pelelangan tahun depan, tidak melibatkan pengusaha non-OAP.
“Cukup di tahun ini saja, perusahaan anak daerah juga banyak dan mumpuni,” katanya. (*)