Wamena, Jubi – Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh DPR RI di Papua, terus menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak.
Salah satu provinsi yang akan dibentuk yakni Pegunungan Tengah yang beribu kota di Wamena ini, ditanggapi Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah, Befa Yigibalom.
Menurut Befa Yigibalom, kehadiran provinsi di Pegunungan Tengah adalah kemauan atau keinginan politik negara, bukan perjuangan para elite di Papua atau siapa pun, bahkan tim pembentukan DOB.
“Kita wait and see [tunggu dan lihat] saja. Itu negara sudah kasih jadi, kalau sampai sidang dan kasih [jadi], ya kita semua siap untuk menerima,” kata Befa di Wamena, Kamis (14/4/2022).
Lanjut Befa, biar bagaimana pun, masyarakat dan pemerintahan di Papua masih berada dalam bingkai negara Indonesia, dan semuanya telah diatur, sehingga apa yang diputuskan maka harus diterima.
Terkait adanya pro kontra di tengah masyarakat soal DOB ini, Befa mengatakan lebih baik menunggu kelanjutannya seperti apa.
“Berapa lama pro kontra, kita ada dalam negara ini, negara kalau mau kasih ya kasih, kalau ada demo dan negara merasa demo banyak, kontra banyak, kalau mau tolak ya tolak. Jadi kita semua menunggu. Jadi jika hal itu tiba, ya kita [yang] lain akan terima,” katanya.
Namun ketika semuanya diterima, ia berharap hal itu dilakukan sebaik-baiknya, untuk kepentingan banyak orang dan demi masa depan.
“Kita lihat saja hasil akhirnya di paripurna DPR RI. Masyarakat selalu longgar saja, datang haleluya, tidak datang juga haleluya,” ucapnya.
Gelombang penolakan akan wacana DOB di Tanah Papua termasuk di Pegunungan Tengah Papua terus disuarakan, dengan berbagai macam bentuk sampai pada aksi demo damai yang dilakukan elemen masyarakat di wilayah Lapago.
Pada beberapa waktu lalu, tiga kali kantor DPRD Jayawijaya menjadi lokasi penyampaian aspirasi rakyat yang menolak adanya DOB, dengan berbagai alasan penolakan.
Dalam berbagai orasi yang digelar, masyarakat meminta Kementerian Dalam Negeri membatalkan rencana pertemuan bersama para bupati se-wilayah Lapago, yang akan membahas Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kemendagri membatalkan pertemuan bersama para bupati di Lapago, rakyat juga mengutuk keras para elite politik dan mosi tidak percaya terhadap bupati se-Pegunungan Tengah,” kata Dano Tabuni selaku koordinator aksi tersebut.
Menurutnya, pemekaran provinsi bukan hal yang mendesak. Kalau permintaan ini tidak diindahkan, maka rakyat akan menutup semua aktivitas kantor pemerintahan di wilayah Lapago.
“Pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti kebijakan Otsus di Papua. Karena, tidak ada unsur masyarakat yang dilibatkan untuk mendengarkan aspirasinya, hanya segelintir orang saja,” katanya. (*)
Discussion about this post