Wamena, Jubi – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Papua menggelar rapat evaluasi akhir tahun 2022 dan peningkatan kinerja, serta solidaritas pengawas pemilu dalam rangka mengawasi tahapan pemilu 2024 yang dipusatkan di Wamena, Kamis (22/12/2022).
Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronal Mikael Manoa menyebut, pertemuan bersama Bawaslu 29 kabupaten/kota di Papua (sebelum pemekaran) selain sebagai bahan evaluasi kinerja, juga sebagai ruang silaturahmi sekaligus sebagai perpisahan.
Ia mengatakan, dalam evaluasi tersebut setiap Bawaslu di kabupaten dan kota telah digintruksikan untuk memasifkan pencegahan, dengan membangun budaya pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh jajaran Bawaslu untuk memaksimalkan pencegahan. Jadi kita sudah punya namanya kalender pengawasan, disitu kita sudah lihat tahapan krusial, potensi-potensi kerawanan dengan mengintruksikan pencegahan secara masif, jika kemudian dalam melakukan pencegahan tetap masih ada dugaan pelanggaran barulah dilakukan penindakan,” kata Ronal.
Maka dari itu dirasa perlu didudukkan bersama bukan hanya komisioner Bawaslu saja, tetapi kesekretariatan, bendahara pembantu dan juga staf operator agar Bawaslu satu napas.
“Kita kumpulkan bersama sehingga arah kita menyukseskan Pemilu serentak 2024. Bawaslu juga diharapkan bagaimana berkolaborasi jangan sampai terjadi konflik, tentunya berkomunikasi dengan KPU, partai politik, stakeholder, TNI, Polri, pemerintah daerah, FKUB, masyarakat adat, dan lain-lain,” katanya.
Hal itu penting dilakukan, karena berkeinginan seluruh masalah sejak dini dicegah terhadap potensi-potensi persoalan yang akan terjadi.
Selain itu, dalam rapat evaluasi itu juga dibicarakan mengenai persiapan pembentukan Bawaslu di tiga provinsi baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Dengan telah keluarnya peraturan perubahan undang-undang atau Perpu mengenai pemilu 2024, maka suka tidak suka sebentar lagi proses kehadiran Bawaslu di tiga DOB akan berdiri.
Ia pun menyampaikan jika dipilihnya Wamena sebagai lokasi rapat evaluasi, karena selama ini Bawaslu Papua telah menggagas berbagai macam program-program kontekstual terutama untuk daerah di pegunungan.
“Makanya perlu kita perdalam, diskusikan lebih lanjut untuk kemudian ketika Bawaslu di daerah provinsi baru ini bisa berjalan sendiri, mereka bisa mengimplementasikan inovasi dan gagasan-gagasan kontekstual tersebut. Contoh, seperti kepala suku mitra Bawaslu, bakar batu Bawaslu, ini program-program yang tidak dapat diaktualisasikan di Papua pesisir, sehingga kita perkuat itu supaya bisa menjadi sebuah legesi,” kata Ronal Manoa. (*)