Jayapura, Jubi – Jaringan Damai Papua atau JDP menyampaikan aksi kekerasan yang kian meluas dan kerap terjadi di Papua merupakan buah dari kegagalan pendekatan keamanan yang dipakai pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua. Hal itu dinyatakan Juru Bicara JDP, Cristian Yan Warinussy menyikapi kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak dan pembakaran kendaraan polisi serta penembakan seorang warga sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Warinussy menegaskan JDP konflik dan kekerasan di Papua yang terus terjadi dan semakin meluas ke berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Kepulauan Yapen, adalah akibat dari pilihan model pendekatan kekerasan bersenjata yang digunakan pemerintah. Pendekatan seperti itu tidak memiliki efek damai, dan justru menimbulkan persoalan baru.
Warinussy menyatakan pemerintah semestinya mulai memilih untuk menyelesaikan persoalan Papua. “Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara menurut JDP sudah saatnya mengambil langkah mula dalam mendorong diakhirinya konflik bersenjata yang sudah terjadi berulang kali selama lebih dari 50 tahun terakhir ini,” kata Warinussy kepada Jubi, pada Kamis (15/12/2022).
Ia menegaskan Presiden juga dapat mengambil keputusan tegas untuk menarik seluruh pasukan non organik TNI dan Polri dari Tanah Papua, demi kepentingan membangun perdamaian dan mengedepankan cara persuasif melalui satuan-satuan organik TNI/Polri yang sudah ada.
Warinussy menyatakan JDP senantiasa menyerukan kepada para pihak yang terlibat konflik, baik TNI, Polri, maupun kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk segera menempuh jalan damai berbentuk dialog. JDP menyerukan para pihak untuk mencari jalan bagi perundingan, guna menyudahi konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
Menurut Warinussy langkah mengangkat senjata dan saling tembak menembak sampai kapan pun tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan di antara para pihak. Ia berharap Presiden Joko Widodo segera mempertimbangkan untuk memulai langkah dialog dengan para pihak yang terlibat konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
“Presiden dapat menginisiasi disediakannya ruang sipil bagi para warga masyarakat di sekitar wilayah konflik. Rakyat sipil mesti diberikan ruang untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan sosial yang diperlukan,” kata Warinussy.
“Pada akhirnya JDP menyerukan kepada para pemimpin TPNPB untuk ikut memiliki kemauan baik dalam mengakhiri konflik bersenjata demi kedamaian dan keselamatan rakyat Papua di atas Tanah airnya sendiri,” kata Warinussy. (*)