Sentani, Jubi – Kepala Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Evans Yoku, mengatakan pelimpahan kewenangan melalui program Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD), belum sepenuhnya diturunkan kepada pemerintah distrik.
Dikatakan, program DMMD yang merupakan ide Bupati Jayapura untuk memutus rantai birokrasi pemerintahan dengan urusannya yang menumpuk di Kantor Bupati, ternyata belum mendapat dukungan penuh dari SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Persoalan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, yang harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja pemerintah distrik, terhambat karena belum ada pelimpahan kewenangan yang diturunkan kepada distrik,” ujar Evans saat ditemui di kantornya, Kamis (28/4/2022).
Menurutnya, pelimpahan kewenangan ini meliputi program, anggaran, data serta grafik dari tahun ke tahun yang telah dilaksanakan SKPD sebelumnya.
“Sehingga dalam melaksanakan program kerja dan kebijakan, pemerintah distrik akan mengacu kepada grafik dan data sebelumnya.”
Yoku mencontohkan, pelimpahan kewenangan ini misalnya mendata berapa banyak sekolah, guru, murid, ruang kelas, dan berapa banyak angka buta aksara. Untuk kesehatan, misalnya berapa banyak pusat layanan kesehatan, tenaga medis, dan fasilitas pendukung di satu distrik.
Selama ini, dinas teknis yang langsung turun mengambil alih kegiatan dan program, nanti ketika ada masalah pemalangan sekolah, puskesmas dan fasilitas umum lainnya, baru pemerintah distrik yang dicari untuk menyelesaikan persoalannya.
“Kebijakan bupati yang luar biasa ini harusnya direalisasikan dengan segera, ada tiga belas distrik yang disiapkan sebagai pilot project, harusnya sudah berjalan,” katanya.
Secara terpisah, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan DMMD harus dilaksanakan saat ini, karena Kantor Bupati akan dikosongkan. Setiap SKPD sudah harus melihat DPA, kemudian menyiapkan potensi sumber daya manusianya termasuk anggaran.
“Yang di Gunung Merah [Kantor Bupati] hanya terima data dan informasi dari bawah, baik dari distrik maupun kampung. Data diolah, bagaimana jadi program lanjutan, bagaimana bisa mendapat dukungan anggaran dari luar terhadap program dan kerja yang akan dilaksanakan di tingkat bawah. Untuk itu, tidak harus membutuhkan banyak orang yang bekerja, justru banyak orang yang bekerja itu di distrik dan kampung,” jelas Awoitauw. (*)