Sentani, Jubi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan selama pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik di Wilayah Pembangunan I, II, III, dan IV Kabupaten Jayapura, pihaknya selalu menegaskan soal keseriusan masyarakat lokal dalam memberikan ruang serta tempat bagi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi, dalam hal ini pembangunan menara atau tower telekomunikasi di setiap kampung.
Hal ini juga disampaikan Gustaf saat menghadiri kegiatan Musrenbang Distrik Wilayah Pembangunan III di Kampung Bangai, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura.
“Permintaan masyarakat soal jaringan internet, telekomunikasi sudah kami sampaikan bahwa fasilitas dan infrastrukturnya sebagian besar sudah terpasang, sebagian dalam rencana peresmian, dan sebagiannya lagi sedang dalam proses pembangunan. Sudah berjalan sejak tiga tahun belakangan ini secara rutin,” ujar Griapon di Sentani, Kamis (2/3/2023).
Dikatakan, proses pembangunan tower untuk jaringan komunikasi yang terbangun ini merupakan hasil koordinasi Pemerintahan Kabupaten Jayapura bersama Kementerian Kominfo, dalam hal ini melalui program BAKTHI serta mitra-mitra pemilik server jaringan Telekomunikasi, Telkomsel, maupun Indosat. Oleh sebab itu, kepada masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat diharapkan bantuan dan kerja samanya dalam setiap proses pembangunan menara atau tower di setiap kampung.
“Kampung Berap, Hamonggrang, Braso, Hyansip, Nembugresi, Klasiu, Bangai, Guriath, Hulu Atas, Pagai, Yongsu Spari, Tarvia, dan masih banyak kampung yang lain sudah berdiri tower telekomunikasi,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, kata Griapon, pemanfaatan jaringan internet dikembangkan melalui literasi digital di setiap kampung saat ini menjadi fokus perhatiannya. Hal ini dilakukan agar penggunaan layanan internet juga tepat sasaran, pemahaman tentang media sosial tidak salah arah dan penggunaannya.
“Dalam musrenbang kemarin ada usulan soal literasi digital. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Bappeda untuk diprogramkan. Hal ini memang sangat penting dan sejalan dengan kehadiran fasilitas penunjang infrastruktur yang sudah terpasang di setiap kampung. Penggunaannya melalui seluler bisa kapan dan dimana saja, perlu ada pendampingan sehingga muatan di dalam pengenalan dan pemanfaatan jaringan internet dapat dikerjakan untuk kepentingan yang sifatnya positif. Promosi tempat wisata, usaha atau jasa kuliner, panfaatan aplikasi berbasis online yang menunjang semua proses kegiatan yang dilakukan setiap saat,” katanya.
Ia menambahkan syarat pembangunan infrastruktur tower telekomunikasi di kampung, apabila sangat dibutuhkan atau atas permintaan masyarakat lokal. Tanah atau lokasi tempat berdirinya tower dihibahkan tanpa ada uang pengganti. Lalu, ketika fasilitas layanan ini berdiri maka seluruh masyarakat kampung bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya.
“Untuk menjaga fasilitas layanan telekomunikasi maka satu orang dari pemilik hak ulayat direkrut untuk menjaga dan mengawasi operasional tower tersebut. Kinerjanya akan mendapat gaji setiap bulan. Selain itu juga, ada usaha penjualan pulsa yang diberikan kepada masyarakat,” ucapnya. (*)
