Seoul, Jubi – Korea Utara atau Korut kembali mengirim sekitar 40 balon berisi sampah menuju Korea Selatan atau Korsel, pada Jumat (11/10/2024) dini hari. Ulah ini hanya tiga hari setelah peluncuran serupa dilakukan, kata militer Korsel.
Joint Chiefs of Staff (JCS) melaporkan bahwa pihaknya menemukan “banyak” tumpukan sampah yang jatuh di beberapa bagian wilayah perbatasan antar-Korea di Cheorwon, Provinsi Gangwon, setelah peluncuran terakhir yang dimulai pada Kamis (10/10/2024) malam.
Tumpukan tersebut terdiri atas sampah rumah tangga, seperti kertas bekas dan plastik, namun tidak ditemukan zat berbahaya.
Sejak akhir Mei, Korut telah meluncurkan ribuan balon berisi sampah ke arah Korea Selatan. Pada peluncuran terakhirnya Selasa lalu, sekitar 100 balon serupa dikirim.
Menanggapi peluncuran balon tersebut, militer Korsel telah menyiarkan propaganda anti-Korut setiap hari melalui pengeras suara di sepanjang perbatasan sejak Juli.
Mereka menahan diri untuk tidak langsung menembak jatuh balon-balon tersebut dengan alasan keamanan.
Militer Korsel berjanji akan mengambil tindakan militer yang “tegas” jika Korut “melewati batas” dengan kampanye balon sampah yang sedang berlangsung atau menyebabkan kerusakan serius bagi rakyat Korsel.
Korut klaim AS eksploitasi kekhawatiran Korsel demi biaya pertahanan
Sementara itu, Korut mengklaim bahwa kesepakatan pembagian biaya pertahanan baru antara Korsel dan Amerika Serikat, merupakan produk dari skema jahat Washington yang memanfaatkan kegelisahan Korsel dalam penerapan strateginya untuk supremasi dunia.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat melaporkan AS menyatakan bahwa mereka secara adil menetapkan pembagian biaya untuk kesepakatan tersebut, namun hal itu menunjukkan niat Washington untuk tetap menggunakan Korsel sebagai “brigade kejut” dalam membangun tatanan dunia yang dipimpin AS.
Berdasarkan perjanjian lima tahun yang dicapai dengan AS pada pekan lalu, Korsel akan membayar 1,52 triliun won (Rp17,6 triliun) pada 2026, naik dari 1,4 triliun won (Rp16,2 triliun) pada 2025 untuk pembiayaan sekitar 28.500 tentara AS.
Kesimpulan dari negosiasi tersebut menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan dalam atribut dasar dari hubungan subordinasi dan ketidaksetaraan antara tuan dan pelayan, tidak peduli seberapa besar hubungan antara AS dan ROK diperindah dengan kata-kata yang menyanjung ‘aliansi’, kata KCNA menggunakan akronim nama resmi Korsel, Republik of Korea.
Perjanjian tersebut terjadi di tengah spekulasi Korsel sedang mencari kesepakatan awal untuk menghindari negosiasi yang alot jika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS telah menuntut kenaikan lebih dari lima kali lipat pembayaran Seoul menjadi 5 miliar dolar AS (Rp78 triliun). (*)
Discussion about this post