Jayapura, Jubi – Pemuda adat Suku Moi yang tergabung dalam Gerakan Malamoi menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada masyarakat adat, bukan hanya sekadar menggunakan identitas adat sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), mereka menuntut penyelesaian konflik perampasan hutan dan tanah yang selama ini dialami masyarakat adat di Papua.
Elon Moifilit, Juru Kampanye Gerakan Malamoi untuk penyelamatan tanah dan hutan, menegaskan masyarakat adat harus cerdas dalam memilih pemimpin.
“Semua orang berhak memilih tanpa intervensi. Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar membela hak-hak masyarakat adat, bukan hanya memanfaatkan identitas adat untuk meraih jabatan,” kata Elon dalam pernyataannya yang diterima Jubi di Jayapura, Kamis (12/9/2024).
Elon mengingatkan masyarakat adat agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji politik yang hanya memperalat identitas adat untuk kepentingan pribadi.
“Jangan sampai setelah terpilih, masyarakat adat justru diabaikan. Kita harus cerdik dalam melihat permainan politik yang dimainkan oleh para elit. Jangan hanya karena dibungkam amplop, kita jual identitas adat kita,” tambahnya.
Menurut Elon, masalah perampasan tanah dan hutan adat di Papua terus berlanjut, dan pemimpin yang terpilih pada Pilkada mendatang harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
“MRP sudah mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada orang asli Papua (OAP). Namun, perdebatan tentang apakah gubernur dan wakil gubernur harus OAP atau bukan seharusnya bukan fokus utama. Yang paling penting adalah siapa yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab atas isu-isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis lingkungan Samuel Moifilit, yang juga pemuda Suku Moi, mendesak agar calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi PBD menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya regulasi yang memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan.
Samuel menambahkan bahwa perdebatan sengit soal keaslian orang asli Papua tidak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah pemimpin yang peduli pada krisis iklim dan perlindungan masyarakat adat dari ancaman investasi besar-besaran yang merusak hutan dan tanah adat.
“Kita butuh pemimpin yang berkomitmen menyelamatkan lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, bukan hanya menggunakan identitas adat untuk mendapatkan jabatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masifnya izin perkebunan kelapa sawit, tambang nikel, dan pemanfaatan hutan di Provinsi PBD.
“Apakah ada regulasi yang benar-benar berpihak pada masyarakat adat? Sejauh ini, masih minim,” katanya.
Gerakan Malamoi berharap agar Pilkada 2024 menjadi momentum bagi para calon pemimpin untuk memperhatikan krisis iklim dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat di Papua.
Mereka menegaskan pentingnya membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat, bukan hanya mengklaim identitas adat tanpa tindakan nyata. (*)
Discussion about this post