Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Forum pemuda peduli pembangunan Papua Barat (Forpem PB) mendesak Gubernur Dominggus Mandacan menetapkan sebuah peraturan teknis tingkat provinsi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan kontraktor OAP.
Hal ini disampaikan Koordinator Forpem-PB, Ricky Asmuruf, setelah mengamati nasib kontraktor OAP di provinsi Papua Barat yang kerap diperhadapkan dengan aksi protes untuk mendapatkan paket pekerjaan jelang akhir tahun anggaran.
“Hampir setiap akhir tahun anggaran, ada saja aksi protes kontraktor OAP yang berujung pemalangan sejumlah kantor SKPD, semoga hal ini tidak menjadi kebiasaan yang terus dibiarkan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Asmuruf, Selasa (1/2/2022).
Ia berpandangan bahwa pengaplikasian Peraturan Presiden (PERPRES) 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat perlu dipertegas melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
“Sebelum Pak Dominggus Mandacan melepas jabatan Gubernur periode pertama, kami minta ada sebuah Pergub turunan dari PERPRES 17/2019 sehingga arahnya jelas sebagai petunjuk teknis 48 SKPD dalam pembagian paket proyek bagi ribuan kontraktor OAP baik paket Penunjukan Langsung (PL) maupun paket lelang,” ujarnya.
Jika kemudian hal ini dibiarkan, kata Ricky Asmuruf, maka kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan kembali terjadi jelang akhir tahun.
“Kebijakan tiba-tiba yang kerap diambil oleh pimpinan daerah untuk mengatasi aksi protes ribuan kontraktor OAP jangan lagi terjadi di tahun ini,” kritiknya.
Sebelumnya, Yan Soindemi salah seorang kontraktor asli Papua menyebutkan instruksi Gubernur Papua Barat yang dipergunakan saat ini perlu lebih ditegaskan dalam sebuah regulasi hukum.
“Kalau instruksi Gubernur Papua Barat tidak dilaksanakan, maka sebagai implementasi Perpres 17 Tahun 2019 kami minta payung hukum yang tegas lewat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kontraktor OAP di provinsi ini,” kata Yan, belum lama ini.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap pendampingan BPKP dalam upaya peningkatan pembangunan bidang infrastruktur dan pelayanan dasar di tahun 2022 ini dengan melibatkan seluruh pihak termasuk pembinaan dan pemberdayaan bagi kontraktor OAP.
Hal ini dikatakan Mandacan pada acara pengukuhan kepala perwakilan BPKP Papua Barat di Manokwari, dengan harapan BPKP Papua Barat dapat membantu mengawal program-program utama Pemerintah Provinsi Papua Barat di tahun 2022. (*)
Editor: Edho Sinaga
