Jayapura, Jubi – Komando Distrik Militer atau Kodim 1707/Merauke menyatakan permintaan data mahasiswa Papua untuk kepentingan mendeteksi dan mencegah berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin dapat terjadi di masyarakat termasuk di lingkungan perguruan tinggi.
Namun, aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM menyatakan pendataan mahasiswa bukan kewenangan TNI, dan khawatir permintaan data mahasiswa tersebut sebagai upaya untuk membungkam suara kritis mahasiswa Merauke.
Komandan Distrik Militer 1707/Merauke, Letkol Inf Jhony Nofriady mengatakan pihaknya memang pada Selasa (25/3/2025) lalu menyurati Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke untuk meminta data mahasiswa Papua. Dasar permintaan data mahasiswa yaitu program kerja Kodim 1707/Merauke Bidang Intelijen/pengamanan dan pertimbangan Komando atau staf Kodim 1707/Merauke.
“Ya surat itu benar dari Kodim 1707/Merauke. Kita itu ada pendataan semua elemen tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, gabungan kelompok tani, mahasiswa, dan lain-lain,” kata Jhony kepada Jubi melalui layanan pesan whatsApp, pada Jumat (4/4/2025).
Jhony mengatakan TNI memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Salah satu implementasinya adalah dengan pendekatan teritorial melalui pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan rakyat semesta atau Siskamharta.
Jhony mengatakan Siskamharta di bidang teritorial merupakan upaya kolaboratif antara TNI dan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan keamanan dan pertahanan yang stabil dan berkelanjutan. Serta mendorong kesiapsiagaan rakyat secara menyeluruh dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
“Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh TNI bersifat preventif, edukatif, dan konstruktif, bukan represif,” ujarnya.
Jhony mengatakan permintaan data mahasiswa yang dilakukan oleh jajaran TNI bukan dimaksudkan untuk intervensi, pengawasan, ataupun membatasi kebebasan akademik mahasiswa. Jhony mengatakan justru TNI menjamin, menghormati, dan mendukung kebebasan akademik serta hak-hak sipil warga negara, termasuk para mahasiswa, sepanjang aktivitasnya berlangsung sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Kita tidak ada sedikitpun intervensi akademik kampus. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kita kodim sebagai satuan kewilayahan harus tahu potensi wilayah kita,” katanya.
Jhony mengatakan data yang diminta semata-mata bertujuan untuk mendukung kegiatan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin dapat terjadi di tengah masyarakat, termasuk lingkungan kampus. Jhony mengatakan hal ini bagian dari tugas pokok TNI dalam mendukung stabilitas nasional yang bersifat preventif dan bukan bertujuan melakukan intimidasi terhadap kelompok tertentu.
Jhony mengatakan seluruh tindakan TNI di wilayah teritorial senantiasa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti polisi, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan. Jhony mengatakan pihaknya selalu terbuka untuk berdiskusi secara transparan, konstruktif, dan terbuka bersama para pemangku kepentingan termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, guna menghindari kesalahpahaman yang bisa merugikan hubungan harmonis antar-elemen bangsa.
“Komitmen TNI untuk Rakyat. Kami menegaskan kembali bahwa seluruh tindakan TNI adalah demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, serta kehidupan sosial yang harmonis. TNI akan selalu berdiri bersama masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketahanan nasional,” ujarnya.
Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Fauzan Nihayah mengaku tidak mengetahui permintaan data mahasiswa Papua oleh Kodim 1707/Merauke tersebut. “Surat belum sampai ke saya langsung, jadi nanti cek dulu,” kata Fauzan kepada Jubi, pada Jumat (04/4/2025)
Bungkam suara kritis mahasiswa
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof Cahyo Pamungkas mengatakan pendataan mahasiswa Papua oleh Kodim 1707/Merauke merupakan upaya pemetaan dan sebagai upaya pemetaan mahasiswa Papua asal Merauke yang kritis terhadap kebijakan yang dijalankan negara. Apalagi menurut Cahyo saat ini mahasiswa Papua secara khusus mahasiswa Merauke sangat lantang menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke.
“[Pendataan] ini menimbulkan kecurigaan terkait dengan kemungkinan pemetaan terhadap mahasiswa Papua untuk mengetahui siapa-siapa yang kritis terhadap Program Strategis Nasional Food Estates di Merauke,” kata Cahyo kepada Jubi, pada Sabtu (5/4/2025).
Cahyo mengatakan TNI tidak memiliki kewenangan untuk mendata mahasiswa. Cahyo mengatakan sejumlah mahasiswa Merauke baik yang di Merauke, Papua, maupun luar Papua menangkap pesan bahwa pendataan ini ditujukan untuk mengetahui mahasiswa yang kritis atau terlibat dalam gerakan masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya.
“Pendataan mahasiswa bukan merupakan ranah kewenangan institusi-institusi aparat keamanan termasuk militer. TNI tidak memiliki kewenangan untuk mendata mahasiswa. Data penduduk dengan status kemahasiswaan seharusnya sudah ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan secara langsung,” ujarnya.
Cahyo mengatakan mahasiswa dari Merauke baik yang di Merauke, Papua, maupun luar Papua, tidak perlu takut terhadap pendataan oleh TNI. Ia mengatakan mahasiswa Papua secara khusus mahasiswa Merauke harus tetap berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang telah merugikan masyarakat adat Papua.
TNI tidak memiliki kewenangan
Direktur YLBHI LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum mengatakan TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan permintaan data atau melakukan pendataan mahasiswa Papua asal Merauke. Wakum mengatakan pendataan mahasiswa ini berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ini yang dilanggar dalam permintaan data mahasiswa Merauke.
“Pasal ini tegas melindungi hak mahasiswa sebagai subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta. Hak dalam pasal 5 ini bahkan bukan hak yang dikecualikan dalam alasan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15,” kata Wakum kepada Jubi, pada Minggu (6/4/2025).
Wakum juga mengatakan cara pandang yang tidak tepat apabila TNI meminta data mahasiswa Papua untuk bertujuan mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan. Wakum mengatakan permintaan data mahasiswa itu justru berpotensi menebar ketakutan warga terutama mahasiswa Papua.
Wakum khawatir TNI akan sibuk melakukan yang bukan tugasnya untuk mendeteksi ancaman dari luar dan malah menganggap mahasiswa sebagai ancaman. Wakum mengatakan jika kita belajar dari sejarah, intervensi militer terhadap kebebasan ruang sipil hanya akan menjadi pintu gerbang pelanggaran-pelanggaran HAM.
“Tentunya kita tidak ingin terjadi apalagi dalam konteks Papua trauma dan luka terhadap pelanggaran HAM Berat masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini,” ujarnya.
Mahasiswa asal Merauke, Nikolaus Baragi merasa pendataan mahasiswa oleh Kodim 1707/Merauke bukan untuk kepentingan keamanan negara. Baragi khawatir pendataan mahasiswa Papua asal Merauke oleh TNI untuk mengidentifikasi mahasiswa yang kritis, apalagi ada penolakan terhadap PSN di Merauke yang dilakukan mahasiswa.
“[Pendataan] ini bukan untuk kepentingan keamanan negara melainkan untuk melakukan aksi teror kepada Mahasiswa di Merauke karena ada sejumlah aksi protes tolak PSN yang dilakukan oleh mahasiswa. Terakhir bulan lalu kami Solidaritas Merauke yang terdiri dari LSM, Masyarakat Adat, Pemuda dan Mahasiswa sudah nyatakan sikap tegas untuk menolak segala bentuk investasi PSN di Merauke,” kata Baragi kepada Jubi, pada Sabtu.
Baragi mengaku khawatir dengan pendataan mahasiswa yang dilakukan oleh tentara dari Kodim 1707/Merauke. Akan tetapi, Baragi meminta agar mahasiswa Papua asal Merauke tetap kritis dan lantang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan negara terutama proyek strategis nasional yang merugikan masyarakat adat.
“Mungkin saja tujuannya untuk mengidentifikasi setiap mahasiswa yang terlibat dan yang tidak terlibat [penolakan PSN]. Kami [mahasiswa tetap] bersama masyarakat adat akan terus lawan. Jujur program PSN tidak sejahterakan masyarakat adat. Dulu ketika MIRE dan MIFEE datang, dalil mereka ini akan membantu membuka lapangan pekerjaan terutama kepada orang asli pemilik hak ulayat tapi apa? Itu hanya untuk kepentingan oligarki,” ujar mahasiswa Merauke tersebut.
Direktur LBH Merauke, Johnny Tedy Wakum berharap permintaan data mahasiswa oleh TNI tidak menyurutkan semangat mahasiswa bersuara mempertahankan hutan dan tanah adat Merauke dari ancaman deforestasi dan kerusakan ekologi akibat PSN Food Estate Merauke. “Pendataan ini tentunya membuat mahasiswa Merauke merasa tidak aman dan tidak nyaman. Namun saya berharap, mahasiswa Merauke bisa melihat dan setia pada tujuan mulia ini, apa pun yang merintangi mereka,” katanya.*
Discussion about this post