Merauke, Jubi – Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu, memaparkan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Mappi 2026–2030 dalam rapat kerja bersama DPR Papua Selatan di Merauke, Senin (8/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Kristo menegaskan pentingnya dukungan DPR Papua Selatan dalam mengawal kebijakan anggaran provinsi yang dialokasikan ke Mappi. “DPR punya ruang tanggung jawab bagi Kabupaten Mappi. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dalam bentuk pengawasan arah kebijakan anggaran,” ujarnya.
Rencana pembangunan Mappi dirancang dengan pendekatan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Empat sektor menjadi prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
Pendidikan: Program Mappi Pintar dan Mappi Berkarya, meliputi sekolah unggulan berpola asrama, fasilitas pendidikan standar, peningkatan kualitas guru, hingga program 1.000 sarjana.
Kesehatan: Program Mappi Sehat dengan pembangunan RS pratama tipe D, penguatan puskesmas, distribusi tenaga medis, dan pemerataan layanan kesehatan.
Infrastruktur: Program Mappi Tersambung, Mappi Terang, dan Mappi Bangga, mencakup pembangunan jalan, jembatan, bandara perintis, dermaga, listrik desa, pasar modern, perumahan, hingga stadion nasional.
Ekonomi: Program Mappi Mandiri dan Mappi Hijau dengan fokus pada pengembangan sagu, perikanan, kehutanan, UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengolahan hasil hutan ramah lingkungan.
Pemkab Mappi juga menyiapkan proyeksi anggaran: Rp329 miliar untuk pendidikan, Rp185 miliar untuk kesehatan, Rp3,8 triliun untuk infrastruktur, dan Rp46 miliar untuk sektor ekonomi. “Kami ingin menghadirkan layanan dasar yang lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, dan menyiapkan generasi emas Papua menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Kristo.
Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, menyambut baik langkah Pemkab Mappi yang lebih dulu menyerahkan dokumen pembangunan. “Mappi yang pertama punya gagasan konkret dan menyampaikan kebutuhan langsung ke DPR dan Pemprov. Kami berharap kabupaten lain bisa meniru langkah ini,” kata Heri.
Menurutnya, dokumen Mappi akan menjadi pijakan dalam pembahasan APBD 2026 dan RDP dengan instansi provinsi. “Kalau semua mengacu pada dokumen, pembangunan bisa langsung fokus dan anggaran tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.
Heri menekankan pentingnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten agar proyek pembangunan tidak tumpang tindih. Ia mencontohkan beberapa program sebelumnya yang tidak termanfaatkan karena minim sinkronisasi. “Apa yang dilakukan Mappi sangat baik. Jangan sampai kita bangun, tapi akhirnya mubazir,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (5/9/2025), Bupati Mappi juga telah memaparkan rancangan pembangunan ini kepada Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Setelah pertemuan bersama DPR, rencana yang sama dijadwalkan disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua Selatan pada sore hari.(*)
Discussion about this post