Merauke, Jubi – Tim percepatan pembangunan Kabupaten Mappi, dan Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS menggelar rapat kerja untuk membahas pembangunan Kabupaten Mappi yang bersumber dari dana Otonomi Khusus atau Otsus.
Pembahasan berlangsung di Kabupaten Merauke, Senin (8/9/2025), dihadiri Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu, Ketua MRPS Damianus Katayu, anggota MRPS dan tim percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
Tim percepatan pembangunan Kabupaten Mappi sebelumnya telah menyiapkan desain pembangunan lima tahun (2026-2030) dengan sumber alokasi dana otonomi khusus. Pembangunan yang ingin dicapai yakni program-program prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Mappi mengharapkan dukungan Majelis Rakyat Papua Selatan – lembaga yang berkaitan dengan kebijakan Otonomi Khusus, untuk ikut mendorong implementasi program-program kerja pemerintah daerah yang bersumber dari dana Otsus.
“Materi yang kami paparkan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di Mappi. Secara khusus untuk program-kegiatan yang bersumber dari dana Otsus. Kami butuh dukungan dari MRPS dalam rangka penjabaran dan implementasi serta bagaimana mengkonkretkan kebijakan terhadap keuangan secara khusus dari sumber dana Otsus kepada Kabupaten Mappi,” kata Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu.
Dalam paparannya, Bupati Kristo menyebut luas wilayah Kabupaten Mappi 25.609 kilometer persegi, memiliki 15 distrik, 162 kampung dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk 114.153 jiwa, jumlah orang asli Papua 93.750 jiwa, dan orang asli Papua yang terinput dalam aplikasi data kependudukan sejumlah 40.000 orang.
“Kami merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Mappi dengan semangat percepatan pembangunan, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Semangat ini yang kami usung mengingat Mappi merupakan bagian dari daerah pemekaran dan juga daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T,” kata dia.
Bupati Kristo menjabarkan rancangan pembangunan pada empat sektor sedianya dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Di sektor pendidikan mencakup program Mappi Berkarya dan Mappi Pintar. Sektor kesehatan mencakup program Mappi Sehat.
Selanjutnya sektor infrastruktur mencakup program Mappi Tersambung, Mappi Terang, dan Mappi Bangga. Terakhir sektor ekonomi mencakup program Mappi Mandiri dan Mappi Hijau.
Delapan program besar tersebut memiliki program-program yang lebih spesifik. Program Mappi Berkarya dan appi Pintar di antaranya meliputi pembangunan sekolah unggulan berpola asrama, peningkatan kualitas guru dan siswa-siswi, program 1.000 sarjana, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan berkualitas.
Program Mappi Sehat meliputi pembangunan rumah sakit pratama tipe D, penguatan puskesmas, penyediaan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang merata. Sementara program Mappi Tersambung, Mappi Terang, dan Mappi Bangga mencakup pembangunan jalan, jembatan, bandara perintis, dermaga sungai, listrik desa, pasar modern, hingga stadion olahraga berskala nasional.
“Program Mappi Mandiri dan Mappi Hijau berfokus pada pengembangan sagu, perikanan, kehutanan, UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengolahan hasil hutan ramah lingkungan,” kata Kristo.
Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Damianus Katayu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mappi yang mana di antara 4 kabupaten di Papua Selatan, lebih dulu berinisiatif mendorong rencana program kerja lima tahunan kepada pemerintah provinsi.
‘Apa yang dilakukan Bupati Mappi bersama jajaran dan tim percepatan ini patut diapresiasi dan dicontoh kabupaten lain. Pemerintah kabupaten harus menjemput bola, melakukan sinkronisasi program pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata Damianus.
Damianus menambahkan bahwa Majelis Rakyat Papua Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mengawal program-program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi.
“Tentunya akan kami kawal, terlebih khusus yang berkaitan dengan anggaran Otonomi Khusus, karena itu menjadi tupoksi kita untuk mengawal pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut [Otsus],” tutupnya. (*)
Discussion about this post