LBH bersama BEM USTJ gelar diskusi bahas pendekatan militerisme dalam PSN

Jayapura, Jubi – Lembaga bantuan Hukum atau LBH Papua Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura menggelar diskusi terkait keterlibatan militer dalam pengelolaan Proyek Strategis Nasional di Merauke Papua Selatan. Keterlibatan militer dalam PSN dinilai telah melanggar hak masyarakat adat Marind dan dan juga berdampak pada krisis iklim.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan,  hanya di Papua TNI dibebaskan melakukan pelanggaran. Misalnya pelanggaran atas larangan  berbisnis sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran itu, diwujudkan untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi di Merauke yang dipraktikkan tanpa AMDAL. Padahal jelas-jelas menunjukkan pelanggaran Hak Masyarakat adat Papua khususnya Masyarakat adat Marind,  serta memuluskan terjadinya kenaikan krisis iklim di dunia pada tahun 2024.

“Melalui pendekatan militerisme dalam menjalankan Proyek Strategis Nasional di Papua,  tentunya telah menunjukkan perkawinan antara kepentingan pendekatan militer dan kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bukti, pemerintah Indonesia hanya membutuhkan SDA Papua,  dibanding  manusianya,”katanya saat diskusi di Aula USTJ, Kota Jayapura, Papua pada Sabtu (30/11/2024).

Katanya, pemerintah Indonesia melibatkan militer supaya memuluskan eksploitasi SDA Papua.  Militer juga terlibat dalam pengelolaan PSN. Masyarakat adat Marind bereaksi menolak demi  menjaga tanah dan hutan adat, budaya berburu meramu,  serta tempat tinggal leluhur.

Sayangnya politik keamanan yang telah menyatu dengan kepentingan ekonomi politik Republik Indonesia atas sumber daya Alam Papua, pada ujungnya  mengorbankan hak masyarakat adat Papua.

Ketua Ikatan Mahasiswa Merauke Kasimirus Chambu yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan,  Pengembangan Proyek Strategis Nasional atau PNS seluar dua juta hektar di Merauke mendatangkan ketakutan terhadap masyarakat adat.  Karena keterlibatan militer dalam pengelolaan PSN. Selain ancaman perampasan ruang hidup, tanah hutan tapi masyarakat juga ditakutkan dengan adanya terror atas kehadiran TNI di sana.

“Pendekatan militerisme dalam PSN hanya menambah ketakutan baru bagi masyarakat adat, dan itu juga merupakan pelanggaran hak masyarakat. Kehadiran tentara disana membuat masyarakat tambah takut serta banyak salah yang terjadi seperti krisis iklim pun akan terjadi juga,”katanya. (*)