Jayapura, Jubi – Uskup Jayapura, Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You mengatakan penempatan pasukan TNI/Polri dari luar Papua di Tanah Papua membuat warga hidup dalam ketakutan dan tidak nyaman. Hal itu disampaikan Mgr Yanuarius dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Papua Tanah Damai?” yang diselenggarakan Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin (29/1/2024).
“Satu hal yang mengherankan adalah kiriman tentara/polisi yang sangat banyak/berlebihan. [Itu] yang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan,” ujarnya.
Mgr Yanuarius mengatakan penempatan pasukan TNI/Polri di Tanah Papua dengan alasan mempertahankan kedaulatan sangat berdampak terhadap kehidupan warga sipil. Menurut Mgr Yanuarius warga Papua sudah sangat trauma dengan kehadiran TNI/Polri.
“TNI/Polri mempertahankan NKRI harga mati dan melawan TPNPB yang mau supaya Papua merdeka. [Situasi itu] membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Masyarakat di Papua sudah trauma dengan pihak keamanan. Mereka datang dalam jumlah yang banyak itu sudah bikin trauma masyarakat,” katanya.
Mgr Yanuarius mempertanyakan pemerintah pusat yang terus mengirim pasukan TNI/Polri ke Tanah Papua, padahal Tanah Papua tidak dalam kondisi perang. Mgr Yanuarius mengatakan pendekatan keamanan yang dipakai pemerintah hanya akan membuat kekerasan semakin meluas di Tanah Papua.
“Penempatan pasukan sangat membuat keamanan di Papua semakin tidak kondusif. Papua ini kan bukan daerah darurat militer. Kalau memang Papua darurat militer, kenapa presiden tidak tetapkan sebagai daerah darurat militer? Kasihan masyarakat [harus] tinggalkan kampung mereka, kebun mereka, usaha mereka, lalu pergi ke tempat lain. Hidup mereka sangat susah, dan itu terus berlanjut,” ujarnya.
Mgr Yanuarius mengatakan pemerintah pusat harus membuka ruang dialog. Ruang dialog merupakan langkah yang bijak untuk membicarakan dan mencari solusi atas konflik yang terjadi di Tanah Papua.
“Kalau memang tidak dibuka ruang dialog, kita begini-begini terus. Ya memangnya kami salah apa? Kami dosa apa, sampai pemerintah pusat dan presiden membiarkan kami hidup dalam keadaan begini terus?” Uskup Jayapura bertanya.
Laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) pada 2023 mencatat sedikitnya ada 10.250 prajurit TNI dan 1.416 anggota Polri dari luar Tanah Papua yang dikirim dan ditempatkan di Tanah Papua. Ribuan aparat keamanan itu menjalankan berbagai penugasan, termasuk Operasi Damai Cartenz, operasi pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini, operasi teritorial kemasyarakatan, operasi keamanan dan ketertiban masyarakat, operasi pengaman PT Freeport Indonesia, operasi pengamanan pembangunan infrastruktur, hingga operasi penyelamatan pilot Susi Air.
Bicara jujur tentang Papua
Direktur SKPKC Fransiskan Papua, Alexandro Rangga OFM mengatakan semua pihak harus secara jujur berani membicarakan masalah di Papua, agar pihak yang mempunyai kepentingan di Tanah Papua mau secara jujur mengambil tindakan solutif untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. “Kita perlu bicara secara jujur tentang kitong pu rumah [Papua] ini,” ujar Alexandro kepada Jubi, pada Senin.
Alexandro mengatakan advokasi Papua Tanah Damai perlu didorong, lantaran konflik terus terjadi di Tanah Papua. Ia khawatir konflik bersenjata meluas dan memicu konflik horizontal/konflik antar warga yang sangat berbahaya.
“Jika tidak, slogan [Papua Tanah Damai] yang dimulai 22 tahun lalu tetap tinggal slogan. Yang mengalami Papua tidak damai itu masyarakat sendiri, terlepas dari keputusan dibuat elit politik. Yang sudah makin menekan masyarakat, dan berbahaya karena setiap reaksi atas tindakan anarkis itu punya efek menyeluruh di Papua,” katanya.
Alexandro mengatakan semua pihak—terutama para mahasiswa dan pemuda—harus mulai aktif mendorong upaya Papua Tanah Damai melalui diskusi. Misalnya, mahasiswa Universitas Cenderawasih membuka ruang diskusi dengan menghadirkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memantik pemahaman yang lebih luas dan objektif tentang Papua.
“Kita [secara lembaga] tetap punya tugas untuk melakukan advokasi. Kelompok pemuda [dan] mahasiswa [bisa] turun ke kampung, sharing dengan masyarakat, karena masyarakat yang mengalami [dampak] kebijakan yang dibuat baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Pakar Sosiologi Universitas Cenderawasih, Prof Avelinus Lefaan mengatakan orang non Papua juga harus berbicara tentang Tanah Papua Damai, serta mendorong dialog. Lefaan mengatakan dialog menjadi penting guna mencari solusi atas konflik Papua.
“Konsep [Papua Tanah Damai] itu harus dibangun. Otonomi Khusus [atau Otsus Papua] tidak berjalan baik, karena [tidak dijelaskan dan] tidak mengerti orang di kampung. Otsus itu bukan soal uang, tapi ada kewenangan untuk memperbaiki masalah yang terjadi di Papua. Itu harus dijelaskan kepada masyarakat, supaya program pembangunan itu muncul dari masyarakat di kampung,” katanya.
Yayak Masfiah dari Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua dalam diskusi “Quo Vadis Papua Tanah Damai?” mengatakan masyarakat Papua memiliki pandangan yang beragam tentang Papua Tanah Damai. Tidak semua orang Papua mempersepsikan bahwa dialog dan Papua Tanah Damai adalah melulu persoalan politik atau konflik Papua.
“[Waktu saya] sharing dengan masyarakat di Merauke, mereka mau Tanah Papua Damai itu [diartikan sebagai] tidak ada biaya [untuk berobat atau mendapatkan pelayanan] kesehatan. [Ada lagi yang mempersepsi] ‘kami mudah mendapatkan pekerjaan’. Itu di luar dugaan saya,” ujarnya.
Yayak mengatakan harus ada panduan yang disusun untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Menurut Yayak ini penting sehingga Papua Tanah Damai tidak hanya konsep yang menjadi pembicaraan di kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat sipil.
“Harus ada panduan membuat Papua Tanah Damai. Harus disusun. [Banyak orang] sudah punya keterampilan tapi untuk melakukan itu susah. Perlu disusun bersama menjaring kerjasama dengan berbagai pihak dengan pemuda dan mahasiswa,” katanya. (*)
Discussion about this post