Wamena, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan capaian program kerja selama triwulan I kepada Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/2/2024) sebagai proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru atau DOB.
Proses evaluasi triwulan I, merupakan laporan kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan pemerintah provinsi Papua Pegunungan, menyangkut laporan pencapaian kinerja pemerintah provinsi sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai mengatakan perhatian penting dalam proses evaluasi Triwulan I difokuskan ke 10 indikator prioritas mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan.
“Ada pula evaluasi atas 12 Roadmap atau peta jalan DOB sebagai kesiapan provinsi baru,” kata Wanggai dalam siaran pers pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang diterima Jubi, Rabu (28/2/2024) malam.
Dalam evaluasi itu Pj Gubernur Velix Wanggai menekankan lima strategi utama. Pertama, pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi, dan delapan kabupaten dalam membangun komunikasi sosial, guna menguatkan rasa percaya [trust building] atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah pegunungan.
“Melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat pegunungan, dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya dan adaptasi atas kebijakan-kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Kedua, dalam 3 bulan terakhir ini, pemprov Papua Pegunungan mengawal intensif beberapa agenda prioritas pemerintah, seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrim, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
Dalam 3 bulan terakhir ini dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, dimana perhatian ditujukan ke perbaikan dan penataan sistim logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika-Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua, maupun pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo. Selain itu, dilakukan operasi pasar murah dan distribusi bantuan cadangan beras.
“Agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16,1 persen di 2023,” katanya.
Dalam pelayanan kesehatan, pemprov Papua Pegunungan fokus ke peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di 8 kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional, serta perhatian ke RSUD Nduga yang 4 bulan terakhir tidak beroperasi.
Ketiga, Pj Gubernur Velix Wanggai menekankan update perkembangan dari 12 roadmap Provinsi baru. Dimana, saat ini pemerintah provinsi telah menata struktur kelembagaan dan SDM pemerintah provinsi, menyelesaikan kesiapan lahan 137 hekter untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan masterplan KIPP, serta menyelesaikan pembentukan Majelis Rakyat Papua Pegunungan atau MRPP serta proses pemilihan umum guna terbentuknya DPRP hingga mempersiapan seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan.
Keempat, dalam mempercepat pembangunan daerah Pj Gubernur menjelaskan langkah terobosan guna menyentuh aspek sosial budaya dan potensi masyarakat pegunungan, serta sebagai simbol landmark pembangunan Papua Pegunungan.
Kelima, selain pendekatan sosial budaya, Pemprov Papua Pegunungan juga mengambil langkah terobosan dalam menata dan membenahi pendekatan ekonomi daerah, kota dan kampung sesuai kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat.
Dalam hal ini Pj Gubernur Velix Wanggai telah mengambil langkah-langkah khusus mencakup deklarasi Papua Pegunungan sebagai provinsi pertanian [sayur mayur], pendekatan pembukaan akses pasar ke PT.Freeport Indonesia, pembukaan gudang di Wamena, penggunaan akses logistik atas subsidi pesawat rute Wamena-Timika, serta pembukaan sentra komoditas holtikultura di beberapa kabupaten.
Selai itu memberikan perhatian ke potensi pertambangan emas dan galian batu di 8 kabupaten, melalui penataan ijin pertambangan dan menjajaki model percontohan wilayah pertambangan rakyat, penataan dana desa yang saat ini sebesar Rp2 Triliun ke 8 kabupaten guna menggerakan potensi ekonomi kampung secara terpadu, perhatian ke generasi muda Papua yang bergerak ke sektor ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta mempersiapkan gerakan terpadu HONAI (gerakan Harmonis, Sejahtera dan Damai) yang memuat keterpaduan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ekonomi kampung, serta dialog-dialog inklusif ke semua simpul-simpul sosial.
“Tentu saja durasi waktu satu tahun apalagi kurang dari satu tahun tidaklah cukup untuk menjawab semua permasalahan dan tantangan yang ada. Tetapi jika didorong dengan kewenangan otonomi khusus, kebijakan yang tidak kaku, dan dukungan pembiayaan pembangunan yang cukup, kita pasti mampu meletakkan landasan yang baik dan kokoh bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Velix Wanggai. (*)
Discussion about this post