Wamena, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, menyerahkan Daftar Pelaksana Anggaran atau DPA tahun anggaran 2023 kepada 22 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemeritahan Provinsi atau Pemprov Papua Pegunungan.
DPA 22 OPD diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Nikolaus Kondomo, yang didampingi oleh Pj Sekda Sumule Tumbo, di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (4/4/2023) siang.
More Read
Usai penyerahan DPA, Nikolaus Kondomo mengingatkan kepada 22 OPD untuk tetap mengutamakan pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan anggaran.
“Kita sudah terlambat triwulan pertama, maka setiap OPD harus segera laksanakan program kerja masing-masing,” kata Kondomo.
Dia mengatakan jika ada hambatan dalam pelaksanaan program, diminta berkoordinasi dengan pimpinan sehingga cepat ditindaklanjuti untuk dicarikan solusi yang tepat.
“Koordinasi dan komunikasi itu sangat penting maka jangan diam di tempat. Jika koordinasi antara sesama berjalan baik dan lancar maka tidak terjadi salah mengambil keputusan di luar peraturan yang telah ditetapkan,” katanya.
Kondomo menegaskan OPD yang mendapatkan anggaran besar seperi Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan harus segera melakukan eksekusi sesuai program kerjanya.
“Jangan tunggu lama untuk memulai program. Saya ingatkan, setiap pelaksanaan program harus didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” ujarnya.
“Sebagai pengguna anggaran yang benar tentu bukti-bukti kegiatan harus didukung dengan dokumentasi untuk kepentingan pertanggungjawabannya,” imbuhnya.
Kondomo juga berharap setiap OPD bekerja dengan baik, sebab Provinsi Papua Pegunungan adalah daerah otonomi baru yang dipantau dan dinilai oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah.
“Maka penting sekali untuk menjaga integritas dengan baik demi memajukan Provinsi Papua Pegunungan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, mengatakan dalam penyerapan anggaran, OPD wajib melakukan pengendalian manajemen, baik dalam skala prioritas program kerja melalui kegiatan prioritas dan harus membuat kartu kendali dalam pelaksanaannya agar tidak tumpang tindih satu dengan yang lain.
Sumule Tumbo berharap agar masing-masing OPD bisa mengupayakan kontrak tempat yang ditunjuk dan ruang kerja, sebab ruang yang tersedia di kantor gubernur sudah tidak muat lagi.
“Dampaknya tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas karena yang terjadi saat ini satu meja bisa digunakan dua orang,” katanya.
Dia juga berharap secepatnya bisa dilakukan pembebasan lahan sehingga pembangunan pusat aktivitas pemerintahan tahun ini juga mulai dilaksanakan. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
