Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta kepolisian mengusut tuntas pembunuhan Michelle Kurisi Ndoga yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu dinyatakan Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing di Jakarta pada Jumat (1/9/2023).
Michelle Kurisi Ndoga dibunuh kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Pembunuhan itu menjadi perbincangan masyarakat luas karena video saat Michelle Kurisi diinterogasi beredar.
Uli mengatakan tindakan kekerasan kepada siapapun tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun, termasuk pembunuhan terhadap Michelle Kurisi. Ia mengatakan kekerasan bukan solusi atas konflik yang terjadi di Papua.
“Siklus kekerasan yang berulang harus dihentikan karena itu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Papua,” ujarnya.
Uli mengatakan Komnas HAM akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik terkait penangan kasus pembunuhan Michelle Kurisi. Komnas HAM meminta komitmen semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif.
“[Kami berharap semua pihak] menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa,” katanya.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan Komnas HAM belum menerima pengaduan khusus terkait pembunuhan Michelle Kurisi. Akan tetapi Komnas HAM telah memantau dan mengumpulkan informasi kasus itu melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura dan media.
“Kami memiliki tim khusus [Papua] yang merespon situasi di Papua,” ujarnya.
Atnike mengatakan Komnas HAM belum melakukan pemantauan kasus itu. Pihaknya masih melakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan langkah penanganan kasus itu.
“Pemantauan khusus belum kami lakukan, akan kami nilai dulu apakah akan melakukan pemantauan khusus terkait kasus pembunuhan itu,” katanya.
Atnike meminta kasus pembunuhan itu ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku dan serta aspek dan prinsip Hak Asasi Manusia. Atnike mengatakan kasus-kasus kekerasan di Papua menjadi atensi khusus dari Komnas HAM. “Setiap kekerasan di Tanah Papua berpotensi menyebabkan eskalasi konflik,” ujarnya. (*)