Wamena, Jubi – Dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (22/7/2023), Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengumumkan capaian kinerja mereka sepanjang 2023. Selain menyelesaikan penanganan kasus perdagangan senjata api, Kejaksaan Negeri Jayawijaya juga menangani kasus korupsi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya Salman dalam keterangan pers tertulisnya tentang Hari Bhakti Adhyaksa menyatakan Bidang Inteljen Kejari Jayawijaya telah melaksanakan penyuluhan hukum di sejumlah lembaga. Penyuluhan itu antara lain dilakukan di SMA Kristen Wamena dan organisasi kemasyarakatan Lembaga Dakwah Islam di Indonesia (LDII) Wamena.
Kejari Jayawijaya juga telah merampungkan penyidikan kasus perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di wilayah hukumnya. Berkas tersangka YL dan TL telah dinyatakan lengkap. Begitu pula dengan berkas perkara MM yang diduga menjadi penyandang dana YL dan TL untuk mencarikan amunisi bagi kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga.
Selain itu, Kejari Jayawijaya tengah melakukan penuntutan dalam perkara korupsi Dana Desa yang didakwakan kepada Salok Sorabut, salah satu kepala kampung dari Distrik Musafak, Kabupaten Jayawijaya. Salok Sorabut telah dituntut dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp50 juta, subsidair 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp956.388.002.
Kejari Jayawijaya pada 12 Juli 2023 telah memusnahkan berbagai barang bukti perkara yang ditanganinya, termasuk 919 butir amunisi, tujuh pucuk senjata laras panjang beserta magazin, sepucuk senapan angin. Sementera barang bukti yang dikembalikan antara lain terdiri dari tiga unit sepeda motor dan sejumlah uang tunai. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari – Juni 2023 mencapai Rp1,2 miliar.
Salman berharap peringatan Hari Bhakti Adhyaksa bisa menjadi momen bagi Kejari Jayawijaya untuk meningkatkan kinerjanya. “Tentu ada hal yang harus kami tingkatkan, itu yang harus diperbaiki pada HUT ke-63, [agar HUT] ini tidak hanya jadi seremonial belaka tapi harus mengambil banyak makna, karena kami membawahi delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kami akan tetap bekerja secara maksimal, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, salah satunya jika ada pengembalian barang bukti kami antar ke rumahnya,” ujarnya. (*)