Merauke, Jubi – Uskup Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC mengungkapkan bahwa pelayanan pendidikan di pedalaman Kabupaten Merauke, Papua dalam kondisi hancur alias tidak berjalan. Hal itu antara lain disebabkan guru tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Uskup Mandagi menyatakan setelah melihat dan mendengar langsung keluhan yang disampaikan masyarakat dalam Kunjungan Kanonik di Distrik Kimaam dan Ilwayab, Kabupaten Merauke pada dua pekan lalu. “Tanggal 16 – 20 Mei 2022, saya melakukan kunjungan resmi di Kimaam dan Ilwayab, berjumpa dan berdialog dengan masyarakat. Saya juga melihat banyak hal,” kata Uskup Mandagi kepada Jubi, Sabtu (4/6/2022).
Ia menyatakan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di pedalaman Merauke sangat ironis dibandingkan kondisi daerah yang kaya akan sumber daya alam. “[Pelayanan] pendidikan di sana hancur. Guru-guru di mana? Ada di Merauke, terima gaji, tinggal di Merauke sini, dan tidak mengajar. Masyarakat bilang ada satu-dua guru juga, tapi hanya urus jaring ikan. Jadi makan dari alam, makan dari pemerintah,” kata Uskup.
Uskup Mandagi mengkritik Dinas Pendidikan Merauke yang dinilai jarang mengunjungi dan mengawasi sekolah di pedalaman. “Saya akan tanya kepada Bupati, bagaimana kepala dinas di sini? Tidak ada pengawasan terhadap guru-guru,” tuturnya.
Menurut Uskup Mandagi, pendidikan adalah kunci untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jika tidak diselenggarakan dengan baik, demikian menurut Uskup, jangan berharap ada masa depan di Papua.
“Pendidikan itu terlihat hancur karena masalah kekurangan guru dan tidak ada guru. Ada guru, tapi pemalas, [sementara] gaji jalan terus. Bagaimana anak-anak mau dididik?” kritiknya.
Uskup Mandagi menyatakan ia telah meminta Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Merauke mendata para guru yang mengabdi di sekolah yayasan Katolik, dan mengecek apakah para guru melaksanakan tugas atau tidak. “Jika ada guru [sekolah] Katolik yang tidak melakukan tugasnya, akan kami pecat. Kami butuh guru yang benar-benar mengabdi,” imbuhnya.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengakui penyelenggaraan belajar mengajar di kampung-kampung tidak optimal. Pemerintah Kabupaten Merauke telah berupaya memperbaiki manajemen pendidikan dan mengaktifkan fungsi kontrol kegiatan belajar mengajar di pedalaman.
“Masalah itu memang selalu dikeluhkan masyarakat. Para guru tidak ada di tempat tugas. Kami akan menyiapkan model terpadu fungsi kontrol, juga membenahi manajemen pendidikan,” kata Mbaraka.
Ia menjelaskan, perbaikan manajemen pendidikan di pedalaman Merauke dilakukan dengan melihat pokok persoalan, sehingga masalah dimaksud dapat diperbaiki secara efektif dan efisien. “Hampir semua SD di pedalaman tidak berjalan normal. Fungsi kontrol harus diterapkan kembali. Kepala distrik, kepala kampung, dan para tokoh bisa bekerja sama untuk mengawasi jalannya sekolah di wilayahnya,” ujar Mbaraka. (*)
Discussion about this post