Jayapura, Jubi – Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII, Pdt Daniel Ronda meminta ungkapan “pendekatan damai” yang selalu didengungkan pemerintah pusat jangan dalam menyelesaikan masalah di Papua jangan hanya jadi slogan. Ronda menilai “pendekatan damai” yang didengungkan pemerintah belum terbukti berhasil menghentikan konflik bersenjata di Papua.
Hal tersebut disampaikan Daniel Ronda dalam diskusi media bertajuk “Eskalasi Konflik Papua, Daerah Otonomi Baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang digelar Koalisi Kemanusiaan Papua secara daring pada Selasa (19/8/2022). Ronda menyatakan konflik Papua telus menelan korban, termasuk dari kalangan rakyat sipil dan pemuka agama.
Ronda menyampaikan pihaknya sangat berduka karena seorang hamba Tuhan, yaitu Pdt Eli Baye, menjadi salah satu korban serangan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Menurutnya, Pdt Eli Baye dibunuh karena mencoba melindungi orang non-Papua yang akan dibunuh TPNPB.
“Meninggalnya Pdt Eli menunjukan kepada kita semua di Indonesia, bangsa di Papua tidak pernah membedakan satu sama lain. Ia [Pdt Eli] tertembak setelah melindungi warga pendatang,” kata Ronda.
Pdt Daniel Ronda menyatakan Sinode GKII mengecam kekerasan yang dilakuan TPNPB terhadap warga sipil dan tokoh agama itu. Ia berharap peristiwa seperti itu tidak terulang lagi, dan menyatakan semua pihak yang berkonflik harus menjamin keselamatan warga sipil yang mendiami daerah rawan konflik.
Ronda juga menegaskan semua gereja di Papua selalu bersikap netral dalam menyikapi konflik di Papua, akan tetapi pemerintah justru kerap menilai gereja melindungi kelompok bersenjata. Ia menyayangkan sikap pemerintah tersebut.
“Ketika kami [Gereja] bersikap netral, aparat selalu menilai kami melindungi kelompok bersenjata. Hal itu tidak sesuai fakta yang ada. Untuk itu kami minta pemerintah agar kami tidak selalu dianggap melindungi, sebab kami selalu dalam posisi netral,” kata Ronda.
Ronda juga mengkritik cara aparat keamanan yang selalu menganggap kelompok bersenjata sebagai kelompok kriminal, tanpa mau melihat adanya akar persoalan ideologis yang membuat mereka angkat senjata. Cara melihat seperti itu dinilai Ronda menghambat upaya untuk menggunakan dialog secara cara menyelesaikan konflik di Papua.
Ia mengingatkan perlu ada upaya damai untuk menyelesaikan konflik di Papua, karena para pihak dalam konflik itu menganggap tindakan mereka merupakan perjuangan yang ideologis. Ronda juga meminta pemerintah tidak menggunakan media di Indonesia untuk mendramatisir situasi dan membuat warganet berkomentar secara sadis tentang situasi di Papua.
“Itu hal yang perlu mendapat perhatian serius agar para pejabat negara dan DPR, [untuk] mengajarkan kebenaran di Papua yang begitu kompleks. Intinya, Negara jangan hanya berslogan ‘pendekatan damai’, tetapi tidak mengimplementasikannya,” tutupnya. (*)
Discussion about this post