Jayapura, Jubi – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Papua, Benyamin Gurik menilai pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko soal kemungkinan pengerahan pasukan TNI untuk mendukung upaya jemput paksa terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe justru memperkeruh situasi di Papua. Hal itu dinyatakan Gurik di Kota Jayapura, Jumat (30/9/2022).
Pernyataan Benyamin Gurik itu merupakan respon atas pernyataan Moeldoko di Jakarta pada Kamis (29/9/2022) tentang kemungkinan pengerahan TNI untuk mendukung upaya paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Gurik menyatakan Enembe bukan teroris yang harus ditangkap dengan mengerahkan TNI.
“Jangan ikut membuat opini di media, seolah-olah dia [Moeldoko] mau mengerahkan pasukan TNI bersenjata, seperti mau menangkap seorang teroris di negara ini. Gubernur Lukas Enembe bukan teroris,” kata Gurik.
Gurik menyatakan sejumlah pejabat tinggi di Jakarta campur tangan dalam kasus dugaan gratifikasi yang menimpa Enembe, dan hal itu memperkuat dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Enembe. Gurik meminta berbagai upaya pengiringan opini dan pembunuhan karakter tokoh Papua dihentikan. “Banyak bukti yang kami temui, dan kami tidak mau hal itu kembali terjadi kepada Lukas Enembe,” ujarnya.
Ia menegaskan jika Negara benar-benar memaksakan kekuatan bersenjata untuk menangkap Lukas Enembe, maka rakyat Papua akan meminta perlindungan dengan keluar dari negara ini. Gurik meminta lembaga internasional untuk memberikan perhatian, sebab kasus dugaan korupsi yang menimpa Enembe menutup banyak kasus yang belum diselesaikan Negara.
“Kalau sampai Negara menyelesaikan kasus ini secara paksa, orang Papua sudah menduga ada upaya untuk kriminalisasi. Telah terjadi pelumpuhan yang dilakukan berbagai institusi negara kepada Lukas Enembe,” ujarnya.
Benyamin Gurik menyayangkan berbagai pihak telah membentuk opini publik yang merusak citra pemimpin Papua. Padahal kasus yang dituduhkan terhadap Lukas Enembe adalah penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar.
“Seolah-olah mereka buat Lukas Enembe adalah penjahat besar. Itu jelas penghinaan dan pembunuhan karakter yang disengaja, terstruktur, dan sistematis. Mereka membuat rakyat Indonesia melihat kami, orang Papua, bodoh, koruptor, dan tidak menghargai apa yang dibuat oleh Negara. Itu penghinaan yang tidak dapat kami terima, dan harus dihentikan,” tegasnya. (*)