Tidak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM, BPP GIDI Tolak Kunjungan Wakil Presiden RI di Gereja GIDI di Papua

Jayapura, Jubi – Presiden Gereja Injili Di Indonesia atau GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo menyatakan Badan Pekerja Pusat Gereja Injili Di Indonesia menolak kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Papua, yang direncanakan pada 29 November 2022 mendatang.

Kunjungan Wakil Presiden Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, dinilai tidak berdampak pada perbaikan situasi konflik Papua yang telah menambah panjang daftar kasus pelanggaran HAM.

“Jangankan Wakil Presiden, bahkan Presiden Joko Widodo saja sudah 13 kali datang ke Papua tapi masalah pelanggaran ham berat tidak bisa diselesaikan. Pertama kali kunjungan Presiden tahun 2014, bulan Desember, Jokowi berjanji akan selesaikan kasus Paniai Berdarah dimana anak-anak kami harus mati karena ditembak di lapangan terbuka itu saja sampai sekarang tidak jelas. Belum lagi yang lain dan kasus-kasus pelanggaran ham yang lain, pengungsi yang bertambah banyak, itu juga tidak ditangani serius. Baru ini wakil mau datang, apa yang bisa kami orang Papua harapkan? Tidak ada,” kata Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo melalui pesan WA kepada Jubi, Sabtu (26/11/2022).
Berdasarkan informasi jadwal kunjungan Wapres di Jayapura, salah satu agenda yang dicantumkan adalah kunjungan Ma’ruf Amin ke Sekolah PAUD Kristen Papua Hebat, yang dikelola GIDI Jemaat El-Roi di Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura.

Pdt. Dorman Wandikbo mengaku selain sebagai Presiden GIDI, dirinya bersama Badan Pekerja Pusat (BPP) GIDI pun tak menerima surat informasi perihal kunjungan orang nomor dua di republik ini ke spot GIDI.

“Presiden sudah banyak kali datang ke Papua. Lalu setelah pulang ke Jakarta, apa yang dibuatnya? Masukan demi masukan sudah banyak orang Papua sampaikan demi selamatkan manusianya, tanahnya, demi hentikan konflik di atas tanah ini. Tapi kita tidak lihat ada upaya yang dilakukan. Dan kami sebagai pengurus BPP GIDI juga tidak menerima informasi terkait kunjungan ini, tidak ada surat masuk ke kantor, jadi kami tolak kunjungan Wapres nanti,” kata Pdt. Dorman Wandikbo.

Wandikbo menyatakan Badan Pekerja Pusat GIDI belum mengetahui akan tujuan dari rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Jemaat GIDI El-Roi, Kampung Asei Kecil.

Wandikbo menyatakan BPP GIDI menolak kunjungan itu lantaran dalam setiap kunjungan oleh Presiden maupun wakil presiden kasus pelanggaran HAM berat terus terjadi di Tanah Papua. Wandikbo mencontohkan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Papua yang telah dilakukan kurang lebih sebanyak tiga belas kali namun tidak dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

“Dan ditambah lagi kasus pembunuhan serta mutilasi 4 warga sipil Orang Asli Papua di Mimika,” ujarnya.

Wandikbo menyatakan kunjungan-kunjungan yang terus dilakukan di Tanah Papua tidak bisa menyelesaikan puluhan ribu masyarakat Papua yang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya akibat konflik. Wandikbo menyatakan hingga saat ini  jemaat Tuhan di Tanah Papua masih ada dalam pengungsian semenjak 2018, baik di hutan, lereng pegunungan dan pesisir yang berjumlah kurang lebih 67.000 jiwa.

Wandikbo menyatakan para pengungsi itu tersebar di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Maybrat. Wandikbo menyatakan puluhan ribu pengungsi tidak dapat kembali ke kampung mereka karena telah ditempati oleh militer non organik, baik itu gedung sekolah dan rumah penduduk.

“Untuk itu kami atas nama Badan Pekerja Pusat Gereja Injili Di Indonesia tidak bersedia menerima kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia di Jemaat GIDI El-Roi, Kampung Asei Kecil,” katanya. (*)

Jurnalis Jubi, Yuliana Lantipo berkontribusi dalam tulisan ini