Jayapura, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni atau IPMMO Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang menempuh pendidikan di Jawa dan Bali menyatakan sikap menolak pembangunan pos dan penempatan militer di semua kampung di Intan Jaya.
Penolakan itu disampaikan IPMMO se-Jawa dan Bali dalam siaran pers tertulis yang diterima Redaksi Jubi, Selasa (16/9/2025).
IPMMO mengantarkan, Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam sangat besar. Kandungan mineral terbesar di wilayah ini adalah emas, dengan perkiraan cadangan di Blok Wabu mencapai lebih dari 116 juta ton bijih mineral, disertai potensi mineral lainnya seperti Perak, Nikel, dan Kobalt.
Sejak 2014, potensi ini menjadi sasaran Pemerintah Indonesia untuk masuk dan menguasai kekayaan alam Intan Jaya. Namun, penolakan tegas datang dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh gereja, tokoh intelektual, pelajar, mahasiswa, hingga rakyat kecil.
Menurut IPMMO, rencana penambangan di wilayah Intan Jaya hanya akan membawa kerugian besar bagi masyarakat di sana. Akan tetapi karena menghadapi penolakan, pihak Indonesia kemudian menggunakan pendekatan militer untuk memaksakan penguasaan wilayah.
Katanya, sejak 2019, militer non-organik dikirim ke Intan Jaya dan melakukan operasi militer besar-besaran yang hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.
IPMMO mengatakan, peristiwa terbaru terjadi pada Kamis (11/9/2025), ketika 400 personel militer non-organik dari satuan Kodim Infanteri 17/052 masuk ke Kampung Jalai, dengan peralatan bangunan untuk mendirikan pos militer.
Mereka juga menempati rumah guru, gedung sekolah SD YPPK Fransiskus Jalai, serta rumah-rumah warga di sekitarnya. Akibatnya, warga terpaksa mengungsi ke Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.
Katanya, tidak berhenti di situ, militer juga berencana membangun pos-pos lain di berbagai wilayah, antara lain: Kampung, Wabogopone, Wandoga, Eknemba, dan seluruh kampung di Distrik Sugapa dan sekitarnya.
Di waktu yang hampir bersamaan, pada 11 September 2025, masyarakat Distrik Homeyo melaporkan adanya pengerahan 500 personel militer non-organik. Pasukan ini dibagi ke dalam kelompok berjumlah 50 orang yang direncanakan disebar ke 21 kampung di Distrik Homeyo tanpa tujuan jelas.
Para aparat militer ini sebagian sudah memasuki Kampung Sanepa hingga Mane Iwampa, dan selanjutnya akan menempati di seluruh 21 kampung di Distrik Homeyo.
Melihat jumlah personel militer non-organik yang begitu besar dikirim ke Intan Jaya, IPMMO menduga tujuan utama aparat militer Indonesia adalah untuk menguasai seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Untuk itulah, IPMMO se-Jawa dan Bali, Koordinator wilayah Jawa Timur menyatakan sikap menolak tegas seluruh rencana penambangan emas dan mineral lainnya di Blok Wabu maupun wilayah lain di Kabupaten Intan Jaya, karena hanya akan merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup.
Menolak segala bentuk pendekatan militer dalam penguasaan wilayah Intan Jaya. Karena Kehadiran militer non-organik hanya menimbulkan ketakutan, kekerasan, dan korban jiwa dari masyarakat sipil.
Menuntut kepada Presiden RI dan Kementerian Pertahanan RI segera menarik seluruh aparat militer non-organik dari Kabupaten Intan Jaya.
Menolak pendirian pos-pos militer baru di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya karena berpotensi memperluas konflik, menambah pengungsian, dan menghilangkan rasa aman bagi masyarakat setempat.
Menuntut penghormatan terhadap hak masyarakat adat Intan Jaya untuk menentukan sendiri masa depan tanah dan sumber daya alamnya sesuai prinsip hak asasi manusia dan hukum adat yang berlaku.
Menuntut pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera hentikan seluruh bentuk pengungsian paksa yang ditimbulkan oleh operasi militer, serta menjamin pemulangan warga ke kampung halaman pengungsi dengan aman.
Menolak segala bentuk eksploitasi kekayaan alam yang mengabaikan hak dasar rakyat Intan Jaya, dan menegaskan bahwa tanah serta sumber daya alam merupakan warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang. (*)
Discussion about this post