Jayapura, Jubi – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Wanggai mengatakan, kuota tenaga kesehatan, terutama dokter akan diupayakan bersama, agar kuotanya terpenuhi. Perbandingan dokter dan jumlah peserta yang terdaftar di faskes (fasilitas kesehatan) sangat berbanding jauh.
“Kurangnya tenaga medis menjadi perhatian kita bersama, karena ini merupakan bagian dari pemerataan akses pelayanan kesehatan,” kata Wanggai saat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Kamis (29/8/2024).
Menurut dia, keterbatasan tenaga kesehatan dan infrastruktur menjadi tantangan sendiri, terutama jumlah peserta atau pasien di faskes, yang jauh lebih banyak daripada dokter yang menangani.
“Idealis perbandingannya ialah 1 dokter menangani 5.000 pasien. Namun, kita di sini 1 dokter bisa sampai 10.000 bahkan lebih, ini yang harus kita atasi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut Wanggai mengklaim bahwa Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen mendukung implementasi program JKN KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat). Kepesertaan JKN KIS Papua Pegunungan kini mencapai 98 persen.
“Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan komitmen kita bersama, untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata, bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan,” katanya.
Velix mengatakan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, para pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan Wamena, hingga seluruh masyarakat Papua Pegunungan.
“Sebagai provinsi baru, saya ingin kita semua sama-sama membangun Papua Pegunungan lebih baik kedepannya, baik pengembangan SDM-nya, pembangunan infrastruktur, hingga memberikan jaminan kesehatan yang layak dan setara, kepada seluruh masyarakat kita, baik di provinsi, maupun di 8 kabupaten lainnya,” katanya.
“Segala keterbatasan yang ada saya rasa tidak jadi penghalang bagi kita. Jika dengan bekerja sama, maka itu bisa kita hadapi,” lanjutnya.
Kedatangan Pj. Gubernur Wanggai disambut oleh Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri.
Kunjungan kerja itu dikemas dalam kegiatan “Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC), Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Dengan Pemangku Kepentingan dan Forum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pesiar Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024″.
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengatakan, per 1 Agustus 2024 sebanyak 1.495.471 jiwa atau setara dengan 98% penduduk Provinsi Papua Pegunungan terdaftar sebagai peserta JKN.
Sebanyak 1,2 juta jiwa diantaranya sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), 161.770 peserta segmen PBPU Pemda, 8.231 peserta segmen PBPU dan BP/peserta mandiri, 64.788 jiwa peserta segmen PPU yang adalah PNS/TNI/Polri dan 4.694 jiwa adalah peserta PPU swasta.
“Pertumbuhan peserta segmen PBI JK di Papua Pegunungan berdasarkan SK Kemensos pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan UHC Award yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, yang telah berhasil mencapai status UHC Non Cut Off,” ujar Simarmata.
Jika dibandingkan dengan daerah lain, katanya, pencapaian yang didapatkan oleh Pemprov Papua Pegunungan merupakan hal yang luar biasa. Papua Pegunungan merupakan provinsi pemekaran baru, tetapi berhasil mencapai UHC Non Cut Off.
“Kerja sama yang sudah berjalan baik ini, saya harap dapat sama-sama kita pertahankan, sehingga kedepannya cakupan peserta dapat terus meningkat, dan masyarakat Papua Pegunungan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa rasa khawatir,” ujarnya.
Mangisi juga menjelaskan beberapa inovasi BPJS Kesehatan terkait layanan yang bisa diakses secara online, diantaranya, aplikasi Mobile JKN, Pandawa 0811 8 165 165, Care Center, BPJS Online, dan Aman JKN (Anjungan Mandiri) yang tersedia di setiap kantor cabang, termasuk di Wamena.
Menurut Mangisi, Aman JKN dapat membantu memudahkan peserta, dengan mempersingkat waktu tanpa harus mengantre untuk menuju loket pelayanan.
“Namun, dengan Aman JKN peserta dapat mengaksesnya secara mandiri, peserta dapat melakukan perubahan faskes, mengecek info iuran/tagihan bagi peserta PBPU, mengecek virtual account, dan keperluan administrasi lainnya,” kata Mangisi. (*)
Discussion about this post