Wamena, Jubi- Menjelang peringatan HUT RI ke-79, Presiden RI Joko Widodo yang sedang berkantor di Ibu kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, telah mengumpulkan semua kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Indonesia pada 13 Agustus 2024 lalu.
Setelah memberi arahan kepada semua kepala daerah, Presiden menggelar rapat Khusus Presiden – Wakil Presiden dengan 38 Gubernur bertempat di ruangan sidang kabinet di Istana Garuda IKN.
Pada rapat khusus ini, Presiden dan Wapres didampingi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan rapat khusus tersebut Presiden RI menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pusat – daerah, mengingat kepala daerah sebagai ujung tombak dari kebijakan pusat di daerah-daerah.
Saat dialog dengan Presiden di Rapat Khusus ini, Pejabat atau Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, telah mengusulkan empat poin penting terkait dengan agenda strategis nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Pertama, Ia memberi apresiasi atas langkah-langkah Pemerintah Pusat, dari Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola percepatan pembangunan di Tanah Papua selama 10 tahun terakhir ini.
” Berbagai bentuk perhatian dari pemerintah pusat ini merupakan cerminan dari berbagai kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Tanah Papua, serta berbagai kebijakan dan program serta proyek strategis prioritas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota khususnya di 6 Provinsi se Tanah Papua, maupun sentuhan pendekatan sosial kultural ke berbagai simpul sosial di Tanah Papua,” Katanya melalui siaran pers yang di terima Jubi.id di Wamena, Ibukota Kabupaten Jayawijaya, pada Jumat (16/8/2024).
Kedua, sejalan dengan penetapan Ibukota Nusantara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur itu, sebagai komitmen Indonesia-sentris agar terjadi re-distribusi pembangunan ke berbagai daerah, terutama di luar Jawa, pejabat Wanggai mengusulkan agar dilakukan kebijakan rute baru di sisi utara di kawasan timur Indonesia, khususnya akses penerbangan Jayapura – Biak Numfor – Manokwari – Ternate – Manado – Balikpapan ke Ibukota Nusantara.
“Tentu, dengan akses rute baru ini, tidak hanya menjadikan Makasar dan Jakarta sebagai hubungan konektivitas ke IKN, namun dibangun akses dan hubungan baru di sisi utara Kawasan Timur. Hal ini akan mempermudah kita untuk mengakses langsung bagi masyarakat yang ada di kawasan Timur ke IKN sebagai kota masa depan Indonesia dan IKN sebagai super hub Indonesia ke luar negeri,” kata pejabat Wanggai
Ketiga, lanjut kata pejabat Wanggai permohonan agar Pemerintah Pusat membantu dalam fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk supply sayur mayur, kopi dan ikan dari 6 Provinsi ke PT Freeport Indonesia.
“Sebab kita tahu bahwa di Papua ini dari berbagai daerah masyarakatnya sebagaian besar penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan pergerakan perputaran ekonomi bagi petani dan nelayan yang ada di Papua,” katanya
Keempat, terkait dengan kantor penghubung 6 Provinsi se Tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog tersebut sejumlah Gubernur mengusulkan agar Pemerintah pusat agar dapat menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN.
“Terkait dengan ini, saya mengusulkan kepada Presiden RI, bahwa para Pejabat Gubernur se-Tanah Papua dalam payung Asosiasi Gubernur se- Tanah Papua, untuk membangun kantor perwakilan 6 Pemda sebagai kantor penghubung dalam 1 lahan di (KIPP IKN) sebagai kantor bersama dengan memiliki pojok rumah promosi budaya Papua,” katanya
Lebih lanjut Ia juga menjelaskan, terkait dengan usulan ini Presiden Joko Widodo merespons dengan baik. Ia menekankan agar para pihak Pemprov untuk berpikir, agar menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi.
“Untuk itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, selaku plt Kepala Otoritas IKN, agar segera mengalokasikan lahan kepada Pemprov untuk pembangunan kantor penghubung,” ujarnya
Sebagai tindaklanjut dari itu, dirinya bersama 5 Pj Gubernur se Tanah Papua, membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, baik surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua, serta tahapan pembangunan kantor penghubung, bersamaan dengan saat ini, sedang dilakukan penataan lahan di KIPP Ibukota Nusantara. (*)
Discussion about this post