OIKN sebut PPN 12 persen tingkatkan daya tarik IKN

Nusantara, Jubi – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Agung Wicaksono mengatakan perubahan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen meningkatkan daya tarik Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, kenaikan PPN itu menimbulkan berbagai insentif berupa bebas pajak.

“Kami di IKN punya insentif-insentif tax holiday [atau kebijakan bebas pajak], ya,” ujar Agung ketika ditemui di Kantor OIKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

Ia mengatakan bahwa sejauh ini, kabar mengenai kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025 nanti belum berdampak kepada pembangunan di IKN.

Selain itu, Agung juga mengatakan, masyarakat yang berdomisili dan bekerja di IKN mendapatkan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

“Kalau nanti sudah menjadi ibu kota, saya berdomisili di sini, berpenghasilan di sini, maka kena pembebasan PPh 21, nggak bayar pajak,” kata Agung.

Oleh karena itu, Agung justru melihat kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan peluang bagi IKN untuk menjadi lebih menarik dari daerah lainnya. “IKN dengan berbagai insentif itu, menjadi tempat yang lebih atraktif dibanding area lain di Indonesia. Saya melihat opportunity [atau peluangnya] di situ, ya,” kata Agung.

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh pemerintah. Tarif itu bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan pemerintah itu, karena kenaikan PPN dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen. (*)