Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Arianto Kogoya mengatakan pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG di Tanah Papua, tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan senator dari daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan tersebut disela-sela seminar sehari, yang diadakan Himpunan Mahasiswa Pelajar Tolikara atau HMPT di Asrama Putra Tolikara, Jalan Yoka-Waena, Kota Jayapura, Papua pada Senin (28/4/2025).
Kogoya mengatakan, MBG merupakan program Presiden untuk masyarakat. Namun pada Februari 2025 lalu, kalangan masyarakat di beberapa daerah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan melakukan aksi damai menolak program MBG.
Katanya, MBG harusnya disosialisasikan dengan baik agar pelaksanaannya benar-benar dipahami masyarakat, dan tepat sasaran.
“Program MBG baik, tetapi untuk pelaksanaannya tidak bisa disamakan di seluruh Indonesia. Kami di Papua Pengunungan penanganan MBG mesti berbeda,” kata Arianto Kogoya.
Menurutnya, penolakan terhadap MBG muncul di Provinsi Papua Pegunungan, sebab pelaksanaannya melibatkan anggota TNI/Polri.
“Mungkin alangkah baiknya, kita mempercayakan kepada lembaga seperti yayasan, gereja dan beberapa lainnya,” ujarnya.
Kogoya mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan melibatkan gubernur, delapan bupati di Papua Pengunungan, dan ketua MBG di Papua Pengunungan. Rapat itu bertujuan mencari solusi bersama, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo usai dilantik pada 17 April 2025 lalu mengatakan, yang menolak program MBG adalah orang-orang yang belum mendapatkan sosialisasi dengan baik.
“Program Presiden ini sangat luar biasa, saya dan wakil gubernur, kami dua ini dari kurang gizi. Kami sekolah dan kami tahu hal itu. Penanganan MBG kami tidak akan melakukan di sekolah-sekolah, tetapi kami akan menggunakan pola asrama, di Papua Pengunungan,” kata John Tabo.
Katanya, meski pelajar di beberapa kabupaten di Papua Pegunungan menggelar aksi damai menolak MBG pada Februari 2025 lalu, namun menurutnya dinamika penolakan adalah hal biasa.
“Kami jamin mampu menjelaskan dan mensosialisasikan [program MBG] dengan baik, kinerja kita lah [yang] akan menentukan itu. Program MBG sangat luar biasa,” ucapnya. (*)
Discussion about this post