Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Yahukimo, Papua Pegunungan, Yafet Saram mendesak pemerintah kabupaten atau pemkab dan sekretariat dewan mempercepat pelantikan pimpinan dan unsur pimpinan definitif lembaga tersebut.
Menurut Ketua Komisi C DPRK Yahukimo itu, masa jabatan unsur pimpinan sementara lembaga itu akan segera berakhir.
Sebab, apabila dihitung sejak pelantikan unsur pimpinan sementara DPRK pada 19 Mei 2025 hingga 19 November 2025, sudah enam bulan lembaga DPRK Yahukimo dipimpin unsur pimpinan sementara.
Seram mengatakan, pimpinan dan unsur DPRK Yahukimo mesti segera dilantik karena banyak tugas-tugas kedewanan yang harus dipimipin dan dilanksanakan oleh pimpinan unsur pimpinan definitif.
Katanya, untuk itu pelantikan unsur pimpinan definitif yaitu ketua dan wakil ketua DPRK Yahukimo mesti dipercepat, jika secara administrasi sudah selesai dan sudah dinyatakan siap.
“[Saya] minta kepada bapak bupati, bapak wakil bupati, bapak sekda dan bapak Sekwan, Nelson Bahabol agar segera menyurati kepada ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk segera melantik pimpinan definitif [jika semua prosesnya] sudah siap,” kata Yafet Saram kepada Jubi di Dekai, Kamis (13/11/2025).
Ia mengakui, selama ini ketua dan wakil ketua sementara DPRK Yahukim sudah menjalankan tugas dengan baik. Mereka telah menyelesaikan tugasnya yaitu menetapkan tata tertib dewan, pembentukan alat kelengkapan dewan atau AKD, dan memfasilitasi proses pelantikan pimpinan definitif.
“Dua agenda ketua sementara telah selesai dan setelah kami dilantik pada Juni 2025, dilaksanakan pembahasan tata tertib (dewan] dan pada Juli 2025 [dilakukan] pembentukan AKD, sehingga beberapa bulan terjadi kekosongan waktu,” ujarnya.
Katanya, saat sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD perubahan pada Oktober 2025, dipimpin oleh pimpinan sementara. Namun untuk sidang APBD tahu anggaran]2026, harus dipimipin oleh ketua DPRK definitif.
“[Untuk itu] saya minta kepada semua pihak bisa mengawal dan memfasilitasi pelantikan ketua definitif dan wakil ketua definitif, sehingga yang menjadi tugas dan wewenang kedewanan ini bisa berjalan lancar,” ucapnya.
Seram mengatakan, alasan lain lembaga DPRK Yahukimo perlu segera memiliki pimpinan definitif, karena lembaga dewan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah punya pertanggungjawaban kerja.
“Apalagi kami mendengar banyak keluhan masyarakat, banyak aspirasi masyarakat yang datang sampaikan maka itu perlu dibicarakan melalui rapat-rapat kedewanan yang resmi dengan adanya ketua dan Wakil ketua definitif,” katanya.
Menurutnya, apabila belum ada pimpinan definitif mekanisme kedewanan tidak akan terlaksana secara maksimal. Misalnya saat rapat internal atau bersama minta, para anggota dewan sulit menyampaikan hal-hal positif kepada pemerintahan daerah.
Padahal lembaga dewan dinilai perlu memberikan kontribusi dan pikiran kepada pemerintah, melalui pimpinan definitif.
“Kalau dipimpin ketua dan wakil ketua sementara, tidak bisa dibicarakan agenda kedewanan yang penting karena itu bukan tugas atau wewenang ketua sementara,” ujarnya. (*)
Discussion about this post