Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih atau BEM UNCEN melakukan pertemuan guna konsolidasi mengkaji dampak negatif yang akan menimpa bagi Orang Asli Papua atau OAP dari Kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat, melalui kementerian Transmigrasi yang akan mengirim imigran untuk menduduki Tanah papua dengan dalil pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi orang Papua.
Ketua BEM UNCEN Periode 2024-2025, Yanes Hisage di Jayapura pada Senin (30/10/2024) mengatakan, pihaknya menggelar rapat konsolidasi dan kajian ilmiah tentang dampak negatif transmigrasi yang akan dialami warga Papua, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Rapat itu digelar bertepatan dengan hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2024.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua. Karena pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
“Kami melihat bahwa dampak negatif dari transmigrasi ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat Papua, terutama warga Papua asli akan disingkirkan dari Tanahnya sendiri”ujarnya.
Pihaknya dengan tegas menolak program transmigrasi di tanah Papua yang terdiri dari 6 Provinsi. Mengacu pada undang-undang Otsus yang mana pasal 6 ayat 3, disebutkan transmigrasi bisa dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah di Papua yaitu para Gubernur se-Tanah Papua.
“6 Penjabat Gubernur di Tanah Papua untuk tidak boleh melakukan penandatanganan terkait rencana Presiden Prabowo datangkan imigran ke Papua,”katanya.
Pihaknya juga mendesak DPR-RI dan DPD-RI Perwakilan 6 Provinsi di Pusat, agar segera menyoroti kebijakan transmigrasi .
“Semua stakeholder menolak, kami mahasiswa juga menolak dan mendesak DPRI untuk sampaikan Pemerintah Pusat agar bisa memberhentikan program transmigrasi ke Papua,”ujarnya.
Menurut pihaknya, saat ini yang dibutuhkan adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua.“Berikan peluang untuk masyarakat Papua, terutama kesejahteraan dan keadilan”katanya.
Richxend Wonda selaku sekretaris Departemen Hukum Dan Ham BEM-UNCEN mengatakan pihaknya melihat program transmigrasi itu tidak akan memberikan nilai tambah kepada orang asli Papua, melainkan justru memberikan nilai minus kepada masyarakat Papua.
“Hal pertama yang kami lihat adalah akan adanya pengabaian hak-hak dasar masyarakat adat di Tanah Papua. Selain itu, ancaman terhadap budaya lokal akan menghilangkan karena mereka akan mendominasi Tanah Papua”katanya.
Wonda mengatakan dampak negatif lain dari imigrasi adalah menggeser orang asli Papua di atas tanahnya sendiri.
Pihaknya memberikan masukan kepada Menteri Transmigrasi, jika ingin melakukan pelimpahan penduduk di bumi cenderawasih, maka sebaiknya memberikan lahan dan modal untuk orang asli Papua dapat mengembangkan ekonomi usaha mereka.
“Pelimpahan penduduk ini diberikan kepada masyarakat di luar Papua, mereka yang datang ke Papua ini diberikan lahan, saya pikir tidak masuk akal. Yang seharusnya diberikan lahan itu adalah orang asli Papua agar mereka bisa bertani dan meningkatkan ekonomi mereka”ujarnya.
Yunus Kobepa, wakil ketua wakil ketua 1 majelis permusyawaratan mahasiswa Universitas Cenderawasih menambahkan, pihaknya sangat menolak program transmigrasi dari pusat ke Papua dengan alasan pemerataan penduduk dan kesejahteraan di seluruh Indonesia, karena dampaknya akan merugikan masyarakat adat di seluruh Tanah Papua.
“Dan kami pertegaskan kepada 6 Gubernur dan DPR-RI serta DPD-RI utusan 6 provinsi agar dapat menyuarakan isi hati rakyat Papua di Senayan agar supaya program transmigrasi ini tidak boleh ada di Papua”ujarnya.(*)
Discussion about this post